Karimun

Bupati Karimun: Melalui GTRA, Permasalahan Lahan di Pesisir Bisa Ada Kepastian Status Kepemilikan Warga

Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika menyerahkan sertifkat tanah kepada warga didampingi Agung Triwahyudi Rochaditama Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang mewakili kepala Kantor Pertanahan Karimun dalam acara rapat koordinasi GTRA bersama menteri ART/BPN Sofyan A Djalil bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara virtual.f.TRI HARYONO

batampos.id- Bupati Karimun Aunur Rafiq menghadiri rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Karimun. Dan, terintergrasi dengan Rakor GTRA Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Tanjungpinang dengan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN yang dibuka oleh Menteri ART/BPN Sofyan A Djalil bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara virtual.

BACA JUGA: Ansar: Mari Sukseskan Program Reforma Agraria

” Melalui rapat koordinasi GTRA ini, saya berharap bisa menjadi perhatian khusus kepada Pemerintah Pusat tentang penyelesaian lahan milik masyarakat di pesisir. Agar, kepastian status lahan masyarakat yang berada di pesisir bisa ada kepastian hukum, supaya bisa mendapatkan bantuan oleh pemerintah ke depannya,” kata Aunur Rafiq, Rabu (1/9).

Dengan adanya rapat koordinasi GTRA ini, dapat menjadi solusi permasalahan agraria di kabupaten Karimun. Mulai dari alih fungsi lahan pertanian yang masih ada, kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial dan turunnya kwalitas lingkungan hidup. Sehingga kedepan, bisa diselesaikan dengan kekuatan hukum permasalahan agraria. Termasuk, kawasan hutan yang statusnya belum menjadi alih fungsi.

” Saya harapkan kepada OPD dan pemangku kepentingan, bisa berkoordinasi untuk menghasilkan solusi terbaik terhadap agraria di kabupaten Karimun. Seperti, program BSPS salah satu syaratnya yaitu harus memilik sertifikat tanah,” ungkapnya.

foto bersama usai penyerahan sertifikat

Sementara itu Agung Triwahyudi Rochaditama Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang mewakili kepala Kantor Pertanahan Karimun mengatakan, kegiatan GTRA ini untuk membahas isu-isu pertanahan baik di kabupaten Karimun maupun di Kepri dengan lintas sektor yang bersifat ad hoc dan sementara.

Sehingga, mempunyai tugas tugas untuk memfasilitasi dan mendorong percepatan dan eksekusi program strategis nasional reforma agraria, yang secara garis besar meliputi, penataan asset yang dilakukan melalui PTSL dan redistribusi tanah yang bersumber dari ex-hgu, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Kemudian, penataan akses pemberdayaan masyarakat yang menjadi subyek reforma agraria. Serta fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

” Berdasarkan SK Bupati Karimun nomor 260 tahun 2021 tanggal 1 maret 2021. Untuk ketua GTRA Karimun sendiri diketuai langsung oleh Bupati Karimun, Wakil Ketua Sekretaris Daerah dan Ketua pelaksana harian GTRA Karimun kepala kantor pertanahan kabupaten Karimun,” terangnya.

Dari hasil rapat koordinasi GTRA Karimun sebelumnya, telah menghasilkan rumusan-rumusan isu GTRA Karimun mulai dari ketahanan pangan, belum optimalnya pelepasan status kawasan hutan di kawasan permukiman, perhutanan sosial, legalisasi asset di permukiman pelantar dan rumusan terkait usulan lokasi pilot projek kampung reforma agraria tahun 2021.

” Kita juga secara simbolis menyerahkan empat sertifikat dengan total yang telah selesai ada 289 sertifikat. Dan, akan terus bertambah penyelesaian sertifikat tanah kepada warga kabupaten Karimun, serta melalui program GTRA ini bisa membantu para pelaku usaha dapat lebih berkembang melalui kegiatan legalisasi asset serta menambah nilai atau value bagi usaha tersebut,” ucapnya.(*)

Reporter : TRI HARYONO
Editor : tunggul