Metropolis

Tunggakan PBB Capai Rp 450 Miliar

 

batampos.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berupaya menagih tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang belum dibayarkan wajib pajak. Berdasarkan data, hingga saat ini, total potensi pendapatan asli daerah dari PBB yang menunggak mencapai Rp 450 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan, setiap tahun melalui berbagai program yang diluncurkan, pihaknya berhasil menagih Rp 20-30 miliar. Angka ini terus dimaksimalkan agar tunggakan tersebut bisa terus turun, sehingga sumber PAD dari pajak bisa lebih baik.

”Program dirancang untuk menarik minat wajib pajak, agar mau melunasi kewajiban mereka. Solusi ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan tunggakan tersebut,” ujarnya, Rabu (1/9/2021).

Selain memberikan program potongan harga, pihaknya juga melakukan penagihan aktif kepada badan usaha guna optimalisasi penagihan. Untuk tahun ini, BP2RD mulai melayangkan surat kepada masyarakat umum. Surat berisikan total tunggakan yang harus mereka bayar, kami juga informasikan tentang program kemudahan dalam pelunasan pajak tersebut.

”Aksi jemput bola ini diharapkan bisa memacu minat wajib pajak untuk melunasi tagihan pajak mereka. Insya Allah mulai awal September sudah jalan pilot project di wilayah Batam Kota dan Lubukbaja,” Azman menjelaskan.

Terkait alasan tunggakan, Azman menyebut faktor ekonomi merupakan hal paling utama. Ada juga hal lain seperti sengketa dan pengambilalihan.

”Untuk mereka yang kesulitan, akan kami bantu. Misalnya, NOP (nomor Objek Pajak) tidak sama dengan alamat rumah tujuan, atau hal lainnya,” ujarnya.

Metode pembayaran juga bisa dilakukan melalui berbagai cara via bank, atau retail modern yang sudah bekerja sama dengan Pemko Batam. Kemudahan pembayaran ini juga memungkinkan wajib pajak membayar tagihan di mana saja dan kapan saja.

Pemko Batam memberikan diskon pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam sampai 50 persen. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk membayar PBB-P2 di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tak hanya memberikan diskon, Pemko Batam juga menghapus denda dan pengunduran jatuh tempo.

Kebijakan tersebut berdasarkan Perwako Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo, Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam.

Ketentuanya adalah diskon 50 persen untuk pokok piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai 2012, kemudian diskon 30 persen untuk pokok piutang PBB-P2 tahun 2013 sampai 2015 dan diskon 20 persen untuk pokok piutang PBB-P2 tahun 2016 sampai 2018.

Selain itu, Pemko Batam juga menghapus denda piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai 2020 dan mengundur jatuh tempo pembayaran sampai 30 November 2021 mendatang. Untuk cek tagihan, masyarakat dapat mengunjugi laman esppt.batam.go.id.

Untuk pembayarannya, dapat dilakukan melalui loket, ATM, M-Banking pada Bank dan minimarket yang ditunjuk. Di antaranya, Bank Riau Kepri, BNI, bank bjb, Bank BTN, BRI dan juga Indomaret.

Selain pemberian diskon untuk PBB-P2, Pemko Batam juga membebaskan denda dan bunga pajak daerah Kota Batam, periode tahun 2015 sampai 2021. Di antaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan (bersumber daya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri) dan pajak parkir. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September sampai 31 Desember 2021. (*)

 

Reporter : YULITAVIA
Editor : RATNA IRTATIK