headline

Bersaing Kursi Sekprov Kepri

Ada Sekda Batam dan Sekda Bintan

Jefridin. (dok Batam Pos)

batampos.id – Delapan nama dinyatakan memenuhi syarat untuk bersaing dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri. Dari delapan pejabat yang lulus administrasi, ada nama Sekda Kota Batam, Jefridin, dan Sekda Kabupaten Bintan, Adi Prihantara, yang akan berkompetisi untuk mendapatkan predikat pejabat eselon I di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

“Ada sembilan nama yang mendaftar, namun hanya delapan nama yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses seleksi tahap selanjutnya. Karena jika ada satu itemnya tidak dipenuhi, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPTB Sekda Provinsi Kepri, Hamdani, Kamis (2/9) di Tanjungpinang.

Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan tersebut menjelaskan, pendaftaran untuk seleksi JPTM Pemprov Kepri sudah ditutup pada 1 September 2021 lalu. Dari sekian nama yang mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi ada delapan nama yang memenuhi kualifikasi ke tahap selanjutnya. (Lihat tabel).

Adi Prihantara. (Humas Pemkab Bintan)

Menurutnya, setelah ini masih ada empat tahapan yang harus dilewati masing-masing peserta. “Proses selanjutnya sudah ditetapkan dalam jadwal seleksi. Dimulai dari pekan depan pemeriksaan kesehatan, penulisan makalah, uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, kemudian presentasi dan wawancara. Keempat tahapan ini akan dituntaskan pekan depan,” jelasnya.

Ditegaskannya, untuk menjaga kualitas seleksi, khusus pada tahapan kompetensi, pihaknya akan menggandeng Tim Uji Kompetensi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Karena BKN sudah memiliki tim yang profesional di bidang ini.

Ia yakin, dengan sistem ini akan dapat mengukur kualitas dari masing-masing peserta. Sehingga menjadi parameter pemegang kebijakan untuk membuat keputusan mengenai hasil akhir seleksi terbuka ini nanti.

Lebih lanjut, katanya, kedudukan Sekda Provinsi Kepri tentunya sangat strategis sekali dan itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pertama, sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Yakni, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mulai dari perncanaan, penataan keuangan, sampai pertanggungjawaban keuangan. Baik itu terhadap Peraturan Daerah (Perda) APBD, Perda APBD Perubahan, dan pertanggungjawaban terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Secara spesifik seorang Sekda juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemudian Sekda juga bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Kalau pemegang kekuasaan memang gubernur sebagai kepala daerah,” imbuhnya.

Dipaparkannya, kedudukan Sekda adalah sebagai pengelola, sedangkan Kepala Satuan Kerja Perang Daerah (SKPD) atau Organisai Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang, dan itu juga sudah diatur dalam Peraturan Mendagri. Kemudian ketiga, Sekda dalam konteks kepegawaian adalah sebagai Pejabat yang Berwenang (PJB). Yakni, berkaitan dengan surat keputusan (SK), dan juga sebagai Kepala Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) di luar pansel.

“Untuk jabatan-jabatan eselon III dan IV kewenangan mutasi dan sebagainya ada di tangan Sekda. Posisi Sekda juga berkaitan sebagai Ketua Majelis Sanksi untuk pemberian hukuman atau sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Selanjutnya, Sekda juga sebagai pengatur garis koordinasi di setiap OPD. Berikutnya, seorang Sekda juga berperan sebagai koordinator dengan Sekda Kabupaten/Kota. Sama halnya seperti Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga mengkoordinasikan dengan bupati/wali kota. Begitu juga dengan Sekda kaitannya juga hampir serupa, yakni mengkoordinir Sekda kabupaten/kota.

“Sekda juga berperan sebagai ekskutor, dia bisa mengeksui secara langsung, baik dalam hal penggunaan anggaran, pengguna barang, dan penyusunan program kegiatan,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Hamdani, Sekda juga berperan sebagai fasilitasi antara gubernur dengan wakil gubernur. Selain itu juga dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berkaitan dengan mitra kerja pemprov, yakni DPRD provinsi.

“Dalam hal apapun, ketika di DPRD, sekda perannya terdepan. Karena gubernur hanya turun ketika persoalan-persoalan sudah ditangani oleh sekda. Apalagi sekda adalah birokrat tertinggi di pemerintah daerah,” paparnya lagi.

Ditambahkannya, walaupun pejabat pembina kepegawaian provinsi adalah gubernur. Namun mengkoordinasikan program, menselaraskan program dengan OPD, serta menterjemahkan keinginan gubernur dan wakil gubernur bersama OPD adalah satu keharusan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebijakan-kebijakan yang menyebabkan tidak harmonisnya antar-OPD.

“Sekda ini adalah dapurnya pemerintah. Sehingga semua harus sinkron antara satu OPD dengan OPD yang lain. Jangan sampai ada OPD yang berjalan sendiri tanpa garis koordinasi dari sekda,” tutupnya.

Misbardi, salah satu nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengatakan, keikutsertaanya ini merupakan keinginanya sendiri. Berbekal pengalaman 16 tahun mengabdi di Pemprov Kepri, baginya ini menjadi satu tantangan. Apalagi secara pangkat dan golongan ia sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

“Memang banyak nama-nama tenar yang lulus seleksi administrasi. Ini kan lelang terbuka, semua punya kesempatan untuk ikut dan menjadi yang terpilih,” ujar Misbardi, singkat.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Muhammad Syahid Ridho, mengatakan, proses open bidding atau lelang jabatan yang sedang dilakukan Pemprov Kepri sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk menghapus stigma Bintanisasi terus menjadi pergunjingan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Ia berharap proses benar-benar seleksi untuk memilih orang-orang profesional.

“Open bidding atau lelang jabatan adalah merupakan satu keharusan. Baik itu posisi esselon I ataupun esselon II, seperti yang dilakukan Pemprov Kepri hari ini. Namun yang perlu sama-sama kita awasi adalah kegiatan ini berjalan secara transparan atau hanya formalitas saja,” ujar Syahid Ridho, kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri tersebut menjelakan, hampir waktu bersamaan, Pemprov Kepri telah membuka seleksi enam jabatan eselon II di lingkugan Pemprov Kepri. Satu posisi lainnya adalah jabatan eselon I, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri. Ia berharap, kebijakan tersebut benar-benar mendapatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat juga.

“Sampai saat ini, kita belum melihat istilah orang yang tepat pada posisi yang tepat atau the right man in the right place di Pemprov Kepri. Karena ada beberapa posisi, ada yang latar belakang insinyur mengurus kebudayaan,” jelasnya.

Kemudian, untuk seleksi jabatan Sekda Provinsi Kepri, ia juga menekankan gubernur dan wakil gubernur bersama-sama memilih orang-orang yang tepat. Karena posisi sekda sangat strategis dalam membantu tugas-tugas gubernur. Jangan sampai nama yang ditunjuk justru semakin menciptakan ruang atau gab atau gubernur dan wakil gubernur.

“Semoga seleksi yang sedang berjalan ini, hasilnya nanti dapat menghapus hiruk pikuk di tengah masyarakat. Untuk kebaikan kinerja Pemprov Kepri ke depan, tentunya kita tidak berharap ada gab terjadi sekte-sekte di Pemprov Kepri. Sekda bukan jabatan politis, orang yang terpilih harus bekerja secara profesional tentunya,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilih Kepri V Batam tersebut.

Ditambahkannya, apa menjadi perhatian pihaknya adalah memastikan pemerintahan harus tetap berjalan. Di dalamnya tentu menyangkut pelayanan penyelenggara pemerintah kepada masyarakat. Karena cita-cita clean government and good government di lingkungan Pemprov Kepri sampai sejauh ini masih belum terwujud. Banyaknya keluhan masyarakat bisa menjadi salah satu parameternya.

“Apalagi pandemi Covid-19 ini semakin memperburuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Kepri kepada masyarakat. Atas dasar itu, Gubernur Kepri harus mememutuskan atau memilih orang yang tepat sesuai bidang dan latar belakangnya,” tutupnya. (*)

Daftar Peminat Posisi Sekda Kepri

Nama                            Asal                          Jabatan
Adi Prihantara       Pemkab Bintan                 Sekretaris Daerah
Jefridin                 Pemko Batam                 Sekretaris Daerah
Yusfa Hendri          Pemko Batam     Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Masykur               Pemkab Anambas         Kadis Pariwisata
Misbardi                Pemprov Kepri             Kaban Pelayanan Pengadaan
Misni                  Pemprov Kepri              Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Raja Azmansyah   Pemko Batam        Kaban Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
Sardison          Pemprov Kepri               Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa dan                                                                    Dukcapil

sumber: Pansel JPTB Sekda Provinsi Kepri

Reporter : JAILANI
Editor : MOHAMMAD TAHANG