Nasional

Sunseap Kirim Tim Teknis ke Duriangkang

BP Batam Permudah 332 Perizinan di Pelabuhan

Warga Batam menggunakan perahu mencari ikan di Waduk Duriangkang, Senin (16/11). Duriangkang merupakan waduk terbesar di Kota Batam. Perannya sangat penting karena mensuplai 70 persen kebutuhan air bersih bagi warga Batam. (Iman Wachyudi/ Batam Pos)

batampos.id – Tim teknis dari Sunseap telah tiba di Batam untuk melakukan survei di Waduk Duriangkang, Senin (30/8) lalu. Survei ini terkait komitmen mereka membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di waduk terbesar di Batam. Di lain hal, BP Batam juga berkomitmen memberi kemudahan pengurusan 332 perizinan di pelabuhan.

“Sebelumnya, Sunseap sudah tandatangani nota kesepahaman dengan BP Batam. Mereka sudah kirim tim teknis yang menyusuri Waduk Duriangkang. Mereka akan disini selama seminggu,” kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Kamis (2/9).

Selain melakukan survei teknis ke waduk, data lain yang akan dicari yakni mengenai curah hujan, daerah resapan air, dan berbagai macam hal lainnya, terkait pembangunan PLTS terapung di waduk yang mensuplai 80 persen kebutuhan air bersih bagi warga Batam tersebut.

Sunseap Group adalah sebuah perusahaan penyedia energi bersih terbesar di Singapura yang didirikan pada 2011.

Solusi surya Sunseap yang telah terbukti untuk mendiversifikasi portofolio energi melalui model dan strategi biaya yang kompetitif.

Dalam nota kesepahaman dengan BP Batam, diketahui bahwa Sunseap akan menyediakan layanan satu atap untuk solusi energi bersih, yang mencakup elemen-elemen seperti pendanaan, pengembangan, perancangan, teknik dan konstruksi tenaga surya dan pasokan listrik bersih. Total investasi mencapai Rp 29 Triliun.

Sunseap Group akan memasang panel surya di genangan waduk dengan cara mengambang (floating) di mana nanti hasilnya energinya akan diekspor ke Singapura dan sebagian untuk Batam. Ini akan menjadi salah satu yang terluas di Asia Tenggara dan pertama di Batam.

Permudah 332 Perizinan Pelabuhan

Sementara itu, pelimpahan perizinan dari pusat ke Badan Pengusahaan (BP) Batam sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), tampaknya dimulai dari sektor pelabuhan terlebih dahulu.

Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan KPBPB, 27 Agustus lalu, sudah ada pembahasan terkait pembagian pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh BP Batam dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP).

“BP Batam sepakat perizinan untuk pelaku usaha tidak boleh berhenti dan saat ini, BP Batam sudah mengeluarkan 187 perizinan,” kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Kamis (2/9).

Ia menambahkan, kewenangan mengenai jenis dan tarif layanan kepelabuhanan di wilayah KPBPB Batam, sudah dibagi dengan jelas antara BP Batam dan Kementerian Perhubungan yang diwakili KSOP Batam.

Secara terperinci, sebanyak 332 pelayanan perizinan transisi di pelabuhan dilaksanakan oleh BP Batam antara lain, perpanjangan izin operasi sebanyak 10 perizinan, tersus kegiatan bongkar sebanyak 8 perizinan, pengoperasian kapal sebanyak 6 perizinan, rekom pengukuhan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) sebanyak 1 perizinan, keterangan terdaftar sebanyak 1 perizinan, perpanjangan trayek izin operasi sebanyak 2 perizinan, kerja bongkar muat sebanyak 302 perizinan. Namun ada 2 perizinan yang belum selesai yaitu rekom pengukuhan SIUPKK dan keterangan terdaftar. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
EDITOR : GALIH ADI SAPUTRO