Metropolis

Wali Kota Batam Gesa Penyelesaian 37 Kampung Tua

 

batampos.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menggesa penyelesaian 37 kampung tua di Batam. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di Kampung Tua Tanjungriau, Sekupang, Kamis (2/9/2021).

Foto-foto: Humas Pemko untuk Batam Pos
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan proyek pengembangan Kota Tanpa Kumuh di Kampung Tua Tanjungriau, Sekupang, Kamis (2/9).

”Mumpung ada Pak Wamen, saya sampaikan bahwa penyelesaian kampung tua ini tidak bisa sepihak, ada BP (Badan Pengusahaan) Batam, Pemko (Pemerintah Kota) Batam, juga BPN,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada beberapa persoalan kampung tua yang tak kunjung selesai akibat sudah ada Penetapan Lokasi (PL) yang dikeluarkan oleh BP Batam sebelum Rudi menjabat Kepala BP Batam.

”Untuk menyelesaikannya harus melalui pengadilan. Namun, ada enam lokasi (dilakukan pencabutan PL) yang sudah selesai melalui proses kekeluargaan,” katanya.

Di hadapan masyarakat yang hadir di Kampung Tua Tanjungriau, Rudi bersama Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berkomitmen menggesa penyelesaian persoalan kampung tua di Batam.

”Contoh di Tanjungriau sudah selesai, dan sekarang bisa masuk program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh),” ujarnya.

Terwujudnya Kotaku yang disampaikan Rudi, langsung mendapat apresiasi dari Wamen Surya di sela peninjauan Kotaku di Tanjungriau.

”Di bawah kendali wali kota, Batam dapat mewujudkan Kotaku,” katanya.

Di kesempatan tersebut, juga diserahkan sejumlah sertifikat hak pakai untuk beberapa aset Pemko Batam seperti Rumah Susun Mukakuning, Kantor Lurah Batumerah, SDN 012 Batubesar, SMPN 30 Bengkong Sadai, Kantor Camat Bengkong, Kantor Camat Batuampar, Balai Pertemuan Seipelunggut, Puskesmas Sambau, dan SDN 01 Sambau.

Di hari yang sama, sebelum meninjau Kotaku, Wamen bersama rombongan dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan sertifikat lahan di Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berhenti, Belakangpadang. Sebanyak 3 Kepala Keluarga (KK) di pulau itu sudah mengantongi sertifikat.

Amsakar mengatakan, pemberian sertifikat lahan untuk warga di pulau terluar tersebut sebagai salah satu wujud perhatian pemerintah kepada rakyatnya. Dengan adanya sertifikat ini, tentunya memperkuat status wilayah-wilayah perbatasan Negara Keseatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Ada dua pulau yang kami kunjungi, yakni Batu Berhenti (Pulau Berakit) dan Pulau Pelampong,” kata Amsakar.

Tak hanya menyerahkan sertifikat, dalam kesempatan itu, pihaknya juga mendegarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, listrik, lampu penerangan dan juga pendidikan untuk anak-anak yang tinggal di pulau tersebut.

”Tadi (kemarin) kami juga berdialog dengan masyarakat di sana, yang alhamdulillah juga direspons langsung oleh bapak Wakil Menteri ATR/BPN,” katanya.

Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, mengatakan, selain memberikan sertifikat kepada masyarakat, pihaknya juga memberikan seritifkat kepada KKP. Hal itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang menetap di perbatasan.

Surya mengatakan, di Kepri sendiri ada 111 pulau kecil terluar. Dari jumlah tersebut, pihaknya sudah menyelesaikan sertifikat untuk 70 pulau dan sisanya 40 lagi akan terus digesa.

”Hal ini memang menjadi prioritas kami, karena sebagai pulau perbatasan memang harus jelas letaknya,” kata Surya.

Selain Wamen Surya dan Wawako Batam, Amsakar Achmad, hadir juga dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Plt Dirjen Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan, Pamuji Lestari, Staf Khusus Menteri dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam, BPN Kepri dan Kota Batam. (*)