Kepri

Komisi VIII DPR RI : Sebaiknya Asrama Haji Batam Dikelola Kemenag

Komisi VIII DPR RI saat kunker ke BP Batam, Jumat (3/9)

batampos.id-Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendorong keberadaan Asrama Haji Batam dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sehingga pengembangan Asrama Haji Batam dapat dilakukan dengan menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

BACA JUGA:  Ahmad Husein jadi Kepala Kantor Kemenag Tanjungpinang, Budi Darmawan Kepala Kantor Kemenag Natuna

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPR berharap Asrama Haji dapat dikelola lebih baik lagi kualitasnya. Misalnya menjadi pusat pengembangan keagamaan, jadi pusat pengembangan manasik haji, hingga pengembangan pusat keagamaan Islam seperti pembangunan museum Haji Melayu dan lainnya.

“Ada keinginan yang ingin kami sampaikan agar kami dapat membantu pengembangan Asrama Haji. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan biaya pengembangan Asrama Haji dengan menggunakan skema SBSN,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (3/9)

Dijelaskannya, seperti Asrama Haji Batam saat ini memang aset yang dibangun dan dikelola oleh BP Batam. Namun apabila ini dikelola oleh Kemenag, Asrama Haji bukan saja untuk kebutuhan embarkasi haji semata, namun dapat digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti untuk karantina dan isolasi mandiri. Selama beberapa tahun ini, Kemenag telah berhasil mengelola SBSN untuk kebutuhan pembangunan dan revitalisasi kantor KUA, madrasah dan PLHUT.

“Namun kita tahu ada persyaratan untuk mendapatkan skema ini pengelolaan lahannya ini harus dimiliki oleh Kemenag, ini yang kita bahas dan mencari solusi terbaik. Karena itu setelah ini tentu akan kita bahas di Jakarta,” jelasnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII lainnya, antara lain seperti yang disampaikan oleh Husni yang mengatakan saat ini SBSN sudah mencapai Rp.154 triliun jadi kebutuhan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata religi Batam yang didalamnya terdapat asrama haji akan terpenuhi berapa pun biaya yang dibutuhkan.

“Jadi kunjungan Komisi VIII DPR RI hari ini ke Batam untuk melihat bagaimana pengelolaan Asrama Haji yang saat ini memang masih dikelola oleh BP Batam,” ujarnya.

Menurut Husni, keberadaan Asrama Haji saat ini perlu untuk dilakukan revitalisasi dan dikembangkan. Karena itu, kehadiran pihaknya tentu dapat membantu dalam rencana pengembangan Asrama Haji, khususnya yang ada di Kota Batam. Anggota Komisi VIII lainnya, Hasan Basri Agus justru meminta Walikota Batam untuk menyerahkan aset Asrama Haji Batam kepada Kemenag, karena selama ini tidak menguntungkan bagi BP Batam.

Sementara itu, Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menjelaskan pengelolaan Asrama Haji terkait langsung dengan dua Kementerian. Untuk tata kelola aset BMN Asrama Haji Batam menjadi tanggungjawab Kementerian Keuangan dan untuk pengelolaan aset BP Batam termasuk Asrama Haji Batam menjadi kewenangan Kemenko Maritim dan Investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi justru menawarkan kepada Komisi VIII untuk membangun asrama haji baru di lokasi yang lebih luas misalnya di Galang atau Nongsa dengan ketersediaan lahan yang lebih luas. Menurutnya dengan demikian akan sejalan dengan pembangunan Kota Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.

“Dengan direvitalisasinya Bandara Hang Nadim Batam, Terminal Cargo Batu Ampar, rumah sakit internasional, dan ruas jalan lima lingkar yang menghubungkan semua akses tersebut,” ujar Muhammad Rudi.

Hadir dalam kegiatan anggota Komisi VIII DPR RI antara lain Ace Hasan Syadzily, Mochammad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Martindas J Rumambi, Hasan Basri Agus, John Kenedy Azis, Husni, Achmad, dan Nasril Bahar. Hadir pula Walikota Batam, Muhammad Rudi, para pejabat dilingkungan Kanwil Kemenag Kepri dan undangan dengan protokol kesehatan yang ketat. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul