Kepri

Taufik : Anambas-Natuna Butuh Perhatian Pemprov Kepri

Anggota DPRD Provinsi Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri VII (Natuna-Anambas), Taufik melakukan reses di Kecamatan Palmatak, Anambas, Jumat (3/9) lalu. F. Dokumentasi Pribadi

batampos.id-Legislator Komisi I DPRD Provinsi Kepri utusan Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri VII (Natuna-Anambas) Taufik jaring aspirasi masyarakat diberbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Anambas dan Natuna. Menurutnya, usulan-usulan dari masyarakat menjadi masukan strategis baginya untuk berjuang melalui pembahasan anggaran.

“Ada belasan titik reses yang sudah saya jadwalkan pada reses masa sidang kedua tahun 2021 ini. Jumat (3/9) lalu reses di Kecamatan Palmatak, Anambas. Kemudian pada Sabtu (4/9) di Kecamatan Kute Siantan, Anambas,” ujar Taufik, Minggu (5/9).

BACA JUGA: Transfer Dana Pusat ke Natuna Masuk Bulan September

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tersebut menjelaskan, banyak aspirasi dan keluhan yang di sampaikan masyarakat dari prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga hingga pasilitas keagamaan yang dibahas dalam reses tersebut. Ia berharap masukan ataupun usulan yang didapat dalam masa reses sejak 24 Agustus 2021 sampai 6 September 2021 menjadi modal baginya untuk menyusun program pokok pikiran (Pokir) dewan atau aspirasi dewan.

“Ya memang setiap dewan punya jatah aspirasi. Namun dengan kapasitas yang terbatas, makanya akan diutamakan yang masuk dalam skala prioritas. Kemudian terkait dengan usulan-usulan pembangunan dalam skala besar, saya akan perjuangan juga dalam pembahasan anggaran. Sehingga bisa diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelasnya.

Pria yang sedang menjalani priode kedua sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri tersebut mengatakan, satu tahun setiap dewan provinsi melakukan reses sebanyak tiga kali, yang jelas reses ini adalah amanat UU setiap dewan itu wajib menjaring aspirasi masyarakat

“Jika aspirasi kita memungkinkan dari semua aspirasi serta permintaan masyarakat insya Allah akan kita perjuangkan ketingkat Provinsi. Namun kita harus melewati dan perosudur yang benar, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi ini membutuhkan proses,” jelasnya lagi.

Diakuinya, sejauh ini Pemprov memang sudah ada melakukan berbagai pembangunan strategis di Natuna-Anambas. Ia menilai, perlu ada perhatian yang ekstra harus diberikan. Karena tanpa sumbangsih Natuna-Anambas sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas) Pemprov Kepri tentu sulit untuk bergerak dalam melakukan pembangunan disetiap Kabupaten/Kota. Maka, bukan sesuatu yang salah, apabila masyarakat Natuna-Anamas menuntut Pemprov Kepri memberikan perhatian yang besar untuk kedua daerah ini.

Menurutnya, dengan kekuatan APBD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas saat ini yang saat ini masing-masing berkisar Rp1 triliunan tersebut, tentu sulit untuk mempercepat pembangunan daerah. Sehingga dengan kondisi demikian, perlu adanya campur tangan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Dengan begitu, Natuna-Anambas bisa memiliki infrastruktur yang dibutuhkan bagi percepatan pembangunan daerah.

“Sebagai seorang legislator memang memiliki program pokok pikiran dewan. Namun demikian, privilige tersebut belum cukup untuk percepatan pembangunan daerah. Karena kekuatan anggaran melalui program tersebut sangat terbatas. Pembangunan-pembangunan yang bisa dilakukan sifatnya seperti fasilitas umum, semenisasi jalan. Sementara untuk jalan antar daerah membutuhkan dana besar, tentu tanggungjawab ini ada di Pemprov Kepri untuk memperhatikannya,” tutup Taufik.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul