Feature

Berharap Jembatan Penghubung Supaya Akses Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terjamin

Melihat Sulitnya Warga Amat Belanda Menjangkau Akses Kesehatan

Warga menjemur rengkam atau rumput laut, salah satu komoditas yang menopang perekonomian sebagian warga Pulau Amat Belanda. (Rifki Setiawan/Batam Pos)

Kondisi geografis Amat Belanda yang terpisah oleh laut dengan pulau lainnya, memang menjadi suatu problem bagi warga Amat Belanda yang ingin berobat baik itu ke Belakangpadang atau Batam. Ketika laut sedang pasang, maka harus mencarter perahu boat agar bisa pergi ke Belakangpadang, maupun ke Batam. Ongkosnya sebesar 150 ribu sekali jalan, jika ingin pergi ke Batam.

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG

SEKITAR 90 persen penduduk Amat Belanda yang terdiri dari 128 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah penduduk mencapai 317 jiwa ini merupakan peserta BPJS Kesehatan, yang termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, sehingga biaya perobatannya disubsidi pemerintah. Sementara, warga lainnya yang perekonomiannya cukup mampu menjadi peserta mandiri. Namun, belum semua warga di pulau ini menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Adapun alur yang digunakan agar bisa berobat ke Batam, yakni warga Amat Belanda datang ke Puskesmas Belakangpadang. Jika penyakitnya tidak bisa ditangani, maka akan dirujuk ke Batam, biasanya ke Rumah Sakit Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berlokasi di Sekupang, Batam.

”Di tengah pandemi seperti saat ini, perekonomian warga Amat Belanda memang agak terganggu. Apalagi ketika berobat keluar Amat Belanda, ada keluarga yang mendampingi, sehingga biaya pun makin besar,” kata RT Pulau Amat Belanda, Calak Bin Sajan, Senin (30/8) lalu.

Ketika dirujuk ke Batam dari Belakangpadang, maka warga yang sakit belum tentu bisa ikut dalam perahu boat yang membawa penumpang. ”Lagi pandemi, penumpang lain pada takut kalau ada penumpang yang naik sambil bawa infus dan oksigen. Apalagi biasanya ditemani oleh perawat yang pakai faceshield dan lain-lain. Jadi mau tidak mau, memang harus carter kalau mau ke Batam,” tuturnya.

Lalu, ketika di Batam, memang ada ambulans yang akan membawa ke rumah sakit. Tapi, tentu saja masih ada persoalan lainnya yakni persoalan antrean. Jika penyakitnya ringan, mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi jika kondisinya berat, belum tentu bisa ditangani dengan cepat, lantaran saat pandemi, Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSBP sering penuh, serta bagi pasien rawat inap tentu akan menambah biaya perobatan lebih besar lagi.

Selain perobatan, persoalan lainnya yang mengemuka yakni ketika mau mendaftar. Bagi warga Amat Belanda yang hendak mendaftar menjadi peserta mandiri, harus mengarungi laut, menuju Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam yang berlokasi di Batam Center. Tapi sudah menjadi rahasia umum, kalau kantor BPJS selalu ramai antrean, sehingga bagi yang tidak kedapatan antrean, maka harus kembali datang esok hari.

Lalu, saat pandemi seperti sekarang ini, tentu saja berkerumun merupakan hal yang diimbau tidak dilakukan, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Terkadang warga dari pulau-pulau yang datang jauh-jauh harus menelan pil pahit, lantaran antrean dibatasi dan jam buka kantor BPJS Kesehatan juga turut dikurangi, yakni hanya melayani hingga pukul 14.00 WIB. Sehingga mereka pun pulang dengan tangan hampa dan hati yang nestapa.

Memang saat ini, BPJS Kesehatan sudah membuka kanal pendaftaran digital, tapi menurut Calak, tidak semua warga Pulau Amat Belanda paham mengenai aplikasi digital dari BPJS Kesehatan tersebut, apalagi memiliki smartphone yang canggih. Amat Belanda hanya diuntungkan dari sinyal seluler yang cukup bagus.

Tapi, ia yakin dengan kerja keras dan upaya berkesinambungan, ia yakin digitalisasi akan mampu melakukan penetrasi hingga tengah-tengah masyarakat Amat Belanda.

Calak kemudian mengungkapkan bahwa sebelumnya, warga Amat Belanda yang merupakan peserta BPJS Kesehatan kategori PBI, mendaftarkan diri lewat kelurahan. Dari kelurahan, kemudian berkas diantar menuju dropbox di kecamatan. Lalu setelah itu, petugas BPJS datang mengambilnya dan mengurus kepesertaan warga di Batam. Dan terakhir, setelah selesai, maka kartu JKN-KIS akan dibagikan lewat kelurahan.

Calak berharap agar BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, agar menjangkau warga-warga Batam yang tinggal di pulau-pulau terluar, yang berbatasan langsung dengan dunia internasional.

”Selain itu, saya berharap kepada pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan jembatan penghubung antara Amat Belanda dan Belakangpadang untuk memudahkan akses kami, dan juga memajukan Amat Belanda,” harapnya.

Terpisah, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sekanak Raya, Belakangpadang, Supriati, mengungkapkan, perekonomian masyarakat di Kecamatan Belakangpadang banyak terdampak pandemi, sehingga bagi yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan, menuntut masuk dalam kategori PBI.

”Ya, karena disini rata-rata berprofesi sebagai nelayan, tukang becak, tekong pancung (sejenis perahu tradisional bermesin, red) dan lain-lain. Di Sekanak Raya, ada empat pulau termasuk Amat Belanda, dan banyak yang belum paham mengenai BPJS. Jadi, kami sering meminta kepada RT dan RW untuk mengirimkan data masyarakat tidak mampu yang belum punya BPJS,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Belakangpadang, Yudi Admajianto, mengatakan, dari literatur yang pernah ia baca, Amat Belanda merupakan lokasi pertama penyakit AIDS yang pertama di Batam, imbas dari posisinya sebagai salah satu lokalisasi di Batam di masa lampau. Ketika lokalisasi mulai ditinggalkan, maka berimbas pada perekonomian warga secara keseluruhan.

Untuk mengangkat taraf hidup masyarakat, tentu saja dengan menggalakkan ekspor rengkam, ia juga memang mengupayakan agar jembatan penghubung bisa segera dibangun, supaya akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan semakin terjamin.

”Warga Amat Belanda bisa dilayani puskesmas di BLP, tapi banyak biaya yang harus ditanggung. Dari segi biaya perobatan, Alhamdulillah sudah ditanggung BPJS Kesehatan, tapi dari mobilitas menuju ke Belakangpadang banyak keluar biaya,” ungkapnya.

”Di Kecamatan Belakangpadang ini, penyakit yang rutin dialami itu paru-paru dan diabetes. Paru-paru itu karena banyak warga merupakan nelayan. Mereka terkena angin laut, dan juga banyak merokok saat menjala ikan. Sedangkan diabetes itu, karena warga disini hobi ngopi, apalagi kalau tidak sedang melaut,” jelasnya.

Yudi mengatakan, pihaknya sudah memprioritaskan pembangunan jembatan penghubung antara Amat Belanda dan Belakangpadang. Biayanya sekitar Rp 1 miliar lebih. Jembatan tersebut direncanakan sepanjang 300 meter dan lebar dua meter, cukup untuk berlalu lalang masyarakat dan kendaraan.

Anggaran yang rencananya digunakan pada awalnya yakni dana percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) yang nilainya Rp 1 miliar. Tapi, karena tidak mungkin dana PIK semuanya dialokasikan untuk membangun jembatan tersebut, maka tengah diupayakan mencari dana, kemungkinan hingga ke Kementerian PUPR.

Ia berharap BPJS Kesehatan terus berupaya berinovasi, agar program yang dimiliki tersiar hingga ke pulau-pulau yang jauh. ”Saya berharap BPJS lebih banyak lagi menjangkau pulau-pulau terluar di Batam, misalnya Pulau Kasu, Amat Belanda, Terung dan lain-lain,” harapnya.

Sementara itu, BPJS Kesehatan, selalu berupaya semaksimal mungkin agar layanannya bisa menjangkau seluruh masyarakat Batam, termasuk menggunakan media massa, media sosial, serta menggalakkan Tenaga Kesehatan Kesejahteraan Sosial (TKSK) di Kelurahan dan Kecamatan.

”TKSK ini seperti petugas relawan, orang yang terlibat di masyarakat yang mengurusi masalah sosial terkait BPJS,” kata Kabid Kepesertaan dan Kepelayanan Peserta BPJS Kesehatan Batam, Neneng Indira.

Untuk saat ini, kendala yang masih diupayakan untuk dibenahi yakni informasi mengenai program BPJS belum menjangkau ke perangkat RT dan RW masyarakat di hinterland. ”Makanya kami ingin kerja sama dengan kader posyandu, agar bisa menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan keluhan masyarakat, kemudian mengedukasikannya ke RT dan RW. Sehingga jika ada masyarakat yang bertanya, maka langsung bisa dijawab,” jelasnya.

Digitalisasi yang sudah merambah segala aspek layanan BPJS Kesehatan, memang masih harus diimbangi penetrasi informasi ke tengah-tengah masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital. Indira sadar hal ini menjadi tantangan bagi tim BPJS, sehingga lewat layanan Dropbox Elektronik, BPJS Kesehatan ingin menjangkau pulau-pulau yang jauh.

”Kami lagi coba galakkan di Pulau Karimun. Masyarakat yang ingin daftar tapi handphone-nya jadul, bisa dibantu lewat Dropbox oleh perangkat setempat atau TKSK. Dropbox merupakan inovasi dari BPJS Kesehatan Cabang Batam buat menjangkau pulau-pulau terluar,” pungkas Indira. (*)