Kepri

Hasil Seleksi Enam Calon Kepala OPD Kepri Sudah di Tangan Gubkepri

batampos.id-Panitia Seleksi (Pansel) sudah merampungkan proses seleksi enam Kepala Organisasi Perangkata Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri lewat seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada awal September lalu, namun Badan Kepegawaian Pengembanganan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Provinsi Kepri belum mengumumkan hasil tersebut.

BACA JUGA: Penilaian Pejabat yang Ikut Open Bidding Harus Objektif

“Kita sudah selesai melaksanakan proses open bidding untuk enam jabatan pratama. Masing-masing posisi ada tiga nama yang diserahkan kepada Gubernur,” ujar Ketua Pansel JPTP Provinsi Kepri, Hamdani, akhir pekan lalu di Tanjungpinang.

Ditanya siapa-siapa nama yang lulus? Staf Ahli Menteri Dalam Negeri tersebut menegaskan, yang mengumumkan hasil seleksi tersebut adalah BPKPSDM Provinsi Kepri. Namun pada prinsipnya, pihaknya sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Menurutnya, pihaknya juga sudah memberikan catatan-catatan kepada Gubernur.

“Nama-nama terpilih yang sudah disampaikan ke Gubernur dibarengi dengan sejumlah catatan. Sehingga menjadi referensi bagi Gubernur dalam membuat keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan, dalam waktu dekat, akan melantik para pejabat hasil seleksi open bidding, untuk enam jabatan yang dilelang dalam seleksi JPT Pratama Pemprov Kepri tahun 2021. Menurutnya, ia sedang mempelajari hasil keputusan yang disampaikan oleh Pansel.

“Ya benar saya sudah terima rekomendasi dari Pansel untuk seleksi enam jabatan kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Saat ini sedang dipelajari,” ujar Gubernur, Kamis (9/9) lalu di Tanjungpinang.

Disinggung mengenai adanya desas-desus ia akan melakukan pelantikan pejabat terpilih pada 13 September 2021 (hari ini,red)? Mengenai hal itu, Mantan Bupati Bintan tersebut menegaskan ia belum memastikan kapan waktu pelantikan tersebut.

“Belum saya putuskan kapan akan dilantik. Yang jelas, mereka yang akan dilantik nanti mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang kerja yang dipilih,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Muhammad Syahid Ridho yang membidani Hukum dan Pemerintahan tersebut mengatakan, lelang jabatan yang dilaksanakan Pemprov Kepri tersebut bukan merupakan sebuah formalitas. Ia mengharapkan, melalui proses seleksi tersebut terpilih orang-orang yang dibutuhkan oleh Gubernur untuk membantunya dalam bekerja.

“Apa menjadi perhatian kami adalah memastikan pemerintahan harus tetap berjalan. Didalamnya tentu menyangkut pelayanan penyelenggara Pemerintah kepada masyarakat. Karena cita-cita clean government and good government di lingkungan Pemprov Kepri sampai sejauh ini masih belum terwujud. Banyaknya keluhan masyarakat bisa menjadi salah satu parameternya,” ujar Syahid Ridho, kemarin di Tanjungpinang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menegaskan, pandemi Covid-19 ini semakin memperburuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Kepri kepada masyarakat. Atas dasar itu, ia meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk mememutuskan atau memilih orang yang tepat sesuai dengan bidang dan latar belakang. Ia berharap hasil seleksi tersebut segera diumumkan, sehingga tidak menjadi pergunjingan

“Penepatan harus sesuai kompetensinya. Istilahnya adalah orang tepat pada posisi yang tepat juga. Sehingga bisa membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan vis-misi yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kendali Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membuka lelang jabatan untuk enam posisi esselon II. Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) keenam posisi yang dilelang tersebut sedang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Adapun enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dibidding tersebut adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKPPK), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung. Kemudian untuk yang dibawah kendali Sekretariat Daerah ada posisi Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan ,Kepala Biro Umum. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul