Nasional

Langgar Kode Etik, Perempuan Indonesia Antikorupsi Desak Dewas KPK Pecat Lili Pintauli

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Perempuan Indonesia Antikorupsi meminta agar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa meninjau ulang sanksi etik berat yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Seharunya, Lili bisa dijatuhkan hukuman berupa pemecatan dari jabatan Pimpinan KPK.

Dalam putusan etik berat terkait komunikasi Lili dengan pihak berperkara, dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial, Lili hanya dijatuhkan hukuman pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama satu tahun.

“Dewan Pengawas KPK agar meninjau keputusannya dan memecat Lili Pintauli Siregar atas tindakan yang bersangkutan secara nyata melanggar kode etik KPK, serta melaporkan yang bersangkutan terkait indikasi jual beli perkara,” kata perwakilan Perempuan Indonesia Antikorupsi, Adhityani Putri dalam konferensi pers daring, Senin (13/9).

Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah ini menyampaikan, rakyat dibuat sesak menyaksikan Pimpinan KPK, Liliana Pintauli Siregar berkomunikasi dengan tersangka korupsi Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial, yang berindikasi kuat membantu tersangka. Terlebih, Lili merupakan satu-satunya komisioner perempuan di kepemimpinan jilid kelima KPK.

“Jelas melanggar kode etik dan mengindikasikan permainan perkara,” cetus Putri.

Menurutnya, peran Dewan Pengawas KPK perlu mendapat sorotan. Karena sanksi atas pelanggaran etik ini tidak
sebanding dengan tindakan yang dilakukan Lili Pintauli Siregar sebagai Komisioner KPK.

“Rasanya sulit dicerna logika ketika pelanggaran kode etik berat hanya diganjar dengan sanksi ringan,” sesal Putri.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean telah menyatakan, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani,” ujar Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis,” imbuhnya.

Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

“Terperiksa selaku pimpinan kpk seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannua dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim