Politika

Pemerintah Harus Bijaksana

Soal Petisi Tolak Kartu Vaksin

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Dok. DPR)

batampos.id – Munculnya petisi yang menolak kartu vaksin mendapat perhatian dari DPR RI. Pemerintah diminta menyikapi dengan bijaksana gerakan penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 32 ribu orang itu.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pemerintah tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok masyarakat yang menolak kartu vaksin sebagai syarat administrasi. “Sikapi dengan bijaksana dan jadikan sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi,” kata Netty, Sabtu (11/9).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu, petisi tersebut justru menunjukkan bahwa masih banyak problem dalam realisasi vaksinasi. Misalnya soal cakupan target vaksinasi. Berdasarkan data 8 September lalu, baru 33,22 persen masyarakat yang disuntik dosis pertama, sementara yang menerima dosis kedua baru 19,07 persen.

Dengan realisasi target yang masih rendah, lanjut Netty, bagaimana mungkin semua orang diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk beraktivitas di tempat publik. Jangan sampai kewajiban itu menjadi kebijakan yang diskriminatif bagi masyarakat yang belum divaksin. “Pastikan ada solusi yang bijaksana,” tegasnya.

Menurut Netty, ada banyak faktor yang membuat masyarakat belum divaksin. Antara lain, kesulitan untuk mendapatkan vaksin gratis, terkendala komorbid, atau belum lama sembuh dari infeksi Covid-19. Belum lagi soal NIK error yang menghambat vaksinasi. Hal itu seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah guna memperbaiki sistem penunjang. (*)

Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO