Politika

10 Kementerian Dibobol Hacker, DPR Anggap Pemerintah Macan Ompong

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, mendesak pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis. (istimewa)

batampos.id – Data kementerian dan lembaga di Indonesia dkabarkan kembali dibobol. Pelakunya diduga hacker Tiongkok yang mengaku sebagai Mustang Panda. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, mendesak pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis.

“Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita. Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” ujar Sukamta, kepada wartawan, Senin (13/9).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada di sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial. Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

Sukamta juga berharap, pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementrian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong.

“Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain,” urainya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini juga memiliki catatan lain yaitu mengenai maraknya serangan hacker berasal dari Tiongkok. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

“Indonesia bekerjasama dengan Tiongkok di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementrian dan Lembaga di sasar oleh hacker Tiongkok. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi,” katanya.

Menurut Sukamta, spionase oleh Mustang Panda ini kemungkinan juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkalkan dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas.

“Bila ditemukan ini spinonase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah Tiongkok,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan bahwa grup hacker mustang Panda adalah kelompok hacker dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono meminta pemerintah serius menanggapi dugaan pembobolan terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh hacker Tiongkok. Dave menilai pembobolan data itu sebagai bukti lemahnya sistem digitalisasi di RI.

“Hal ini perlu direspons secara serius ya, apalagi ini berkaitan dengan keamanan negara. Bukan hanya permasalahan data pribadi masyarakat umum. Akan tetapi juga mengenai data-data keamanan negara,” kata Dave kepada wartawan, Minggu (12/9/2021).

Dugaan pembobolan data itu, kata Dave, menunjukkan lemahnya sistem digitalisasi di Indonesia. Padahal, saat ini pemerintah menggencarkan industri 4.0. “Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem digitalisasi kita, padahal kita sudah menggembor-gemborkan industry 4.0 dan juga internet of things. Lalu kita juga terus mendorong untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat diarahkan ke sistem elektronik,” jelasnya.

Dengan adanya dugaan pembobolan ini, Dave menilai ada indikasi sistem keamanan data pemerintah rentan dibobol. Dia juga menyebut pembobolan data itu juga bisa dialami masyarakat.

“Bila sistem pemerintah saja rentan, ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal,” tuturnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim