Bintan-Pinang

Buka Ruang Pekerja Bisa di-PHK karena Covid-19, Sekjen DEN KSBSI Kritisi Kepmenaker Hubungan Kerja di Masa Pandemi

Dedi Hardianto. F.Slamet Nofasusanto

batampos.id– Sekjen Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto mengkritisi kebijakan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah terkait Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) nomor 104 tahun 2021 tentang hubungan kerja di masa pandemi covid-19.

BACA JUGA: PPKM Darurat Harus Efektif untuk Cegah Adanya PHK Massal

Menurutnya, Kepmenaker ini mengatur kembali yang berkaitan dengan upah pekerja, hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kemenaker melanggar hukum, karena mengatur yang sudah diatur dalam undang-undang,” menurut Dedi ditemui di sela-sela konsolidasi dengan pengurus FKUI SBSI Bintan di Tanjunguban, Senin (13/9) petang.

Menurut Dedi, Kepmenaker ini membuka ruang bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan upah, pengurangan upah pekerja dan merumahkan pekerja. Kebijakan pemerintah ini, kata Dedi, dikritisi dalam rapat kerja wilayah (rakerwil) KSBSI Kepri digelar di Batam, baru-baru ini.

“Kepmenaker ini membuka ruang bagi pengusaha tidak menjalankan undang-undang, karena pengusaha bisa menangguhkan upah, mengurangi upah. Bahkan karena covid-19, pekerja bisa di-PHK. Padahal PHK ada syarat, tidak boleh mem-PHK sembarangan,” katanya.

“Kalau sudah bicara pertumbuhan ekonomi. Kalau orang sudah kehilangan pekerja, bagaimana perekonomian meningkat,” tambahnya.

Dedi justru mengharapkan Kemenaker benar-benar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan serta keselamatan dan kesehatan kerja dengan memberikan perlindungan upah pekerja.

Dedi juga menyarankan Kemenaker fokus dalam penanganan covid-19 dengan membuat rule model perlindungan terhadap pekerja.

Misalkan, terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan, lalu jika ada pekerja yang terpapar covid-19 harus disiapkan segala hal yang berhubungan dengan isolasinya. “Jika ada pekerja terpapar bagaimana isolasinya,” katanya.

Kemudian, sambungnya, pekerja yang terpapar tidak boleh dikurangi upahnya dan pekerja seharusnya memperoleh asupan vitamin sebagai upaya menjaga imunitas.

Selain itu, Dedi juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja online di masa digitalisasi sekarang. “Tidak ada kepastian perlindungan hak upah,” katanya.

Dedi meminta pemerintah tidak melakukan pembiaran namun hadir di tengah pekerja online yang mulai ramai di tengah era digitalisasi. “Kemenaker perlu melakukan perlindungan terhadap pekerja,” tukasnya. (*)

 

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO
editor: tunggul