Nasional

Bupati Banjarnegara Diduga Atur Pemenang Proyek di Wilayahnya

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/9). (Istimewa)

batampos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatur pemenang proyek di wilayahnya. Hal ini didalami tim penyidik KPK terhadap Direktur PT Anugrah Setya Buana, Zaenal Arifin.

Tim penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada Senin (13/9). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP Jogjakarta.

“Zaenal Arifin (Direktur PT Anugrah Setya Buana), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017-2018,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Tim penyidik KPK juga turut memeriksa Komisaris Utama PT Hikmah Kurnia Aji Purnomo. Dia ditelisik terkait dugaan pengaturan proyek di kabupaten Banjarnegara.

“Aji Purnomo (Komisaris Utama PT Hikmah Kurnia (Sebagai Site Manager PT Hikmah Kurnia pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Wanasari-Batas Kabupaten Kebumen tahun 2017), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan beberapa paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara atas perintah Tsk BS secara langsung maupun melalui Tsk KA,” tegas Ali.

KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018. KPK menduga, Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar.

KPK juga menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Hal ini dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Bahkan Kedy Afandi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi Sarwono saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan, yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi Sarwono yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

Budhi Sarwono dan Kendy Afandi disangkakan melanggar Pasal 12 i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim