Nasional

Dibilang Tak Bisa Dibina, Pegawai Gagal TWK Malah Mau Di-BUMN-Kan

Ilustrasi. Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif ditawarkan untuk bekerja di BUMN. Dugaan ini muncul setelah beredarnya surat yang berisi, agar pegawai KPK nonaktif yang gagal asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dijanjikan akan disalurkan ke tempat lain sesuai pengalaman kerja.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, belum semua pegawai yang Tak Memenuhi Syarat (TMS) atau tak lolos TWK, ditawari surat yang dikabarkan akan disalurkan bekerja di BUMN. Namun atas penawaran yang juga dilakukan Sekjen KPK Cahya Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahal Nainggolan, sebanyak 49 orang dikabarkan menolak dengan tegas. Sementara 8 orang masih mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya.

Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antarkomisi (PJKAKI) KPK Sujanarko menyebut, langkah yang dilakukan oleh pihak internal KPK tersebut merupakan cara politis. Padahal, sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah menyatakan 51 pegawai KPK tidak bisa lagi dibina, karena berlabel merah.

“Model-model politikus ini. Tidak konsisten (Pimpinan KPK-Red),” kata pria yang karib disapa Koko kepada JawaPos.com, Senin (13/9).

Dia pun mempertanyakan langkah internal KPK yang menjanjikan para pegawai nonaktif ditawarkan untuk bekerja di BUMN. “Dinyatakan tidak bisa di bina diserahkan BUMN. Apa maksudnya itu?,” cetus Koko.

Senada juga disampaikan oleh penyidik senior KPK nonaktif, Novel Baswedan. Dia mengaku, adanya tawaran bagi pegawai pegawai KPK nonaktif dipekerjakan pada BUMN. Terlebih beberapa rekannya telah disodorkan surat tersebut.

“Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,” ucap Novel.

“Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,” imbuhnya.

Novel menegaskan, pihaknya bekerja di KPK untuk berjuang melawan korupsi, tidak hanya untuk bekerja. Menurutnya, hal ini semakin jelas bahwa upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

“Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi,” sesal Novel.

Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah beredarnya surat tersebut. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim tak mengetahui beredarnya surat tersebut.

“Saya tidak tahu, tanya ke yang buat itu,” tegas Ghufron.

Sementara itu, pelaksana harian (Plh) Kepala Biro SDM Yonathan Tangdilintin tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait beredarnya surat tersebut. Demikian juga dengan Sekjen KPK Cahya Harefa. Sementara Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahal Nainggolan berkilah, jika dia tak pernah menawari pegawai KPK nonaktif untuk bekerja di BUMN.

“Wah, saya gak tahu, bukan bidang saya,” katanya singkat ketika dikonfirmasi. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim