Nasional

Penangkapan 10 Mahasiswa UNS Dinilai Bentuk Pemerintah Alergi Kritikan

ILUSTRASI Mural. (Pojok Satu)

batampos.id – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menentang keras sejumlah langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Hal ini menyikapi 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang diduga ditangkap usai menyampaikan aspirasi.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Terlebih, Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, serta kebebasan berekspresi.

“Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Fatia dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Hal ini berbeda dengan fakta yang ada di lapangan, di mana KontraS menilai bahwa pemerintahan saat ini memiliki upaya yang tinggi dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat. Pembatasan kebebasan berekspresi yang belakangan hadir, justru menunjukkan bahwa negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukkan gejala otoritarianisme.

Berdasarkan pemantauan KontraS, lanjut Fatia, kebebasan berekspresi di berbagai ruang yang tersedia, baik luring maupun daring menimbulkan reaksi cepat terutama dari aparat negara, kepolisian untuk memanggil, menangkap, meminta keterangan seseorang di kantor kepolisian.

“Kami memantau sejumlah upaya pembungkaman sejak Januari 2021. Tercatat sedikitnya 26 kasus yang merupakan bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi tanpa parameter yang terukur, mulai dari penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, penangkapan terkait UU ITE, penangkapan kritik kebijakan PPKM, hingga penangkapan pada beberapa orang yang membentangkan poster guna menyampaikan aspirasinya di depan presiden,” papar Fatia.

Kasus terkini terjadi pada beberapa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster berisikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Solo untuk menghadiri Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS. Dalam upaya penangkapan sewenang-wenang tersebut, setidaknya terdapat 10 mahasiswa yang ditangkap oleh aparat terkait aksi pembentangan poster tersebut.

“KontraS menilai bahwa penangkapan sewenang-wenang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk membatasi ruang kebebasan berekspersi dan berpendapat di muka umum,” cetus Fatia.

Menurut Fatia, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang ekspresi terhadap kritik warga negara, atas kondisi yang dialami atau merespons sikap negara atas kebijakan tertentu. Peristiwa ini juga menunjukkan eskalasi yang terus meningkat dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi baik di ruang luring maupun daring.

“Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh warganya,” ungkap Fatia.

Dia menyebut, hal ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden untuk mempersilakan kritik, tetapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara.

Penghapusan mural, penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UU ITE, dan lain-lain merupakan salah satu bagian kecil yang sejatinya banyak terjadi di tengah masyarakat terkait ancaman pengkerdilan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang memiliki konsekuensi panjang pada kebebasan sipil di Indonesia.

“KontraS mendesak Presiden Joko Widodo menjamin tiap bentuk ruang dan ekspresi kritik warga negara dengan memberikan arahan tegas kepada alat negara untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara,” tegas Fatia menandaskan. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim