Politika

Said Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Rugikan PKP

Ilustrasi gedung MPR/DPR (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

batampos.id – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden RI. Menurut Said, konsekuensi perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah masa jabatan DPR juga akan ikut diperpanjang.

Hal ini dinilai Said akan merugikan PKP. “Ini sudah barang tentu sangat merugikan bagi PKP yang sudah sangat siap mengikuti Pemilu 2024,” ujar Said kepada wartawan, Selasa (14/9).

Said mengatakan, para kader PKP saat ini sedang berjuang masuk parlemen pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, jangan sampai partai lain yang ingin masuk parlemen dirugikan adanya perpanjangan masa jabatan kepala negara ini.

“Kader kami di seluruh Indonesia hari ini sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya mempersiapkan diri untuk masuk ke gedung parlemen di Senayan. Apalagi saat ini sedang terjadi gelombang besar bergabungnya kader dari parpol lain ke dalam gerbong PKP diberbagai daerah,” katanya.

Terkait dengan agenda untuk memuat kembali pengaturan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam UUD 1945, Said menilai agenda tersebut tidak realistis untuk dilaksanakan saat ini.

Sebab, menurutnya, dari sisi waktu jelas tidak mungkin. Tahun 2021 hanya tersisa tiga bulan lagi. Tahun 2022 parpol sudah disibukkan dengan kegiatan pendaftaran peserta pemilu. Tahun 2023 sudah masuk masa kampanye. Tahun 2024 sudah masuk Pemilu dan Pilkada.

“Jadi, mustahil bagi parpol yang mempunyai kursi di MPR, termasuk dari unsur Anggota DPD dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan amendemen sebelum Pemilu 2024,” ungkapnya.

Menurut Said, amendemen UUD 1945 jelas tidak boleh dilakukan asal-asalan. Diperlukan waktu yang cukup dan ketenangan pikiran dari anggota DPR dan DPD yang duduk di MPR untuk membahas gagasan GBHN atau PPHN.

“Ruang partisipasi juga harus dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tenang dan damai, Said meminta mengakhiri wacana amendemen UUD 1945, baik terkait isu masa jabatan Presiden maupun isu lain semisal pengaturan GBHN atau PPHN.

“Semua hal itu bisa dibahas dan dibicarakan secara lebih tenang pasca Pemilu 2024,” pungkasnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim