Metropolis

Hanya Ada 6 Pintu Masuk ke Indonesia, Salah Satunya Batam

 

batampos.id – Pemerintah RI hanya membuka enam titik akses masuk bagi warga negara asing/warga negara Indonesia yang hendak masuk ke tanah air dari luar negeri.

Hal itu menjadi salah satu norma yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 42 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Jawa Bali kepada kepala daerah, kemarin (14/9). 6 titik masuk itu terbagi dalam tiga mode jalur transportasi.

Untuk transportasi udara, hanya ada dua bandara yang dibuka. Yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Sam Ratulangi Manado.

foto: Cecep Mulyana / Batam Pos

Kemudian untuk transportasi laut, ada dua pelabuhan yang diperkenankan membuka akses luar negeri. Yakni Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Nunukan.

Sementara jalur darat hanya dibuka di pos lintas batas negara (PLBN) Aruk, Kapuas dan PLBN Entikong, Sanggau.

”Pengaturan teknis terkait pelaksanaan dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan,” kata Tito dalam instruksinya.

Sementara itu, hingga saat ini pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga belum membuat aturan teknis turunan tentang 6 pintu masuk tersebut.

“Saat ini Satgas Covid-19 sedang melakukan finalisasi terhadap Surat Edaran (SE). Kami akan merujuk ke situ,” jelas Jubir Kemenhub Adita Irawati.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA dari sejumlah negara. Hal itu dibutuhkan untuk mencegah masuknya Varian baru seperti MU.

Bahkan jika dibutuhkan, pemerintah bisa menutup akses secara penuh sementara waktu.

“Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apapun,” kata Netty.

Apalagi, varian virus yang masuk kategori ini menyebabkan peningkatan klaster kasus COVID-19. Saat ini varian MU sendiri sudah ditemukan di lebih dari 46 negara termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang dan Hongkong.

“Saat ini varian MU memang belum terdeteksi di Indonesia, tapi tidak ada jaminan keadaan akan terus aman,” imbuhnya.

Dia mengingatkan, jangan sampai lolosnya varian delta kembali terulang dalam varian MU. Sehingga menyebabkan lonjakan kasus yang mengakibatkan fasilitas kesehatan koleps. Oleh karenanya, dia menekankan agar pengetatan benar-benar dilaksanakan.

”Jangan sampai terjadi imported case lagi,” tegas dia.

Merespon kebijakan pemerintah, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyiagakan pos-pos pengamanan yang berada di daerah perbatasan. Perintah itu disampaikan lewat rapat evaluasi penanganan dan vaksinasi bersama seluruh pimpinan komando utama (kotama) TNI.

Hadi tidak ingin ada WNA atau WNI yang masuk membawa varian baru Covid-19 atau varian Mu. Untuk itu, dia menilai perlu langkah antisipasi. Tidak terkecuali di pos-pos pengamanan tersebut.

”Supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Melalui perintah tersebut, Hadi ingin petugas yang berada di pos pengamanan perbatasan jeli. Tidak boleh ada satupun yang masuk Indonesia melalui pos tersebut tanpa pemeriksaan ketat.

”Kita harus mencegah varian baru yang berbahaya itu masuk Indonesia karena dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas vaksin,” beber Hadi. Menurut dia, tren positif penanggulangan Covid-19 belakangan ini wajib dipertahankan dan ditingkatkan oleh semua pihak.

Sejalan dengan upaya tersebut, orang nomor satu di TNI itu meminta agar seluruh personel TNI tidak lengah. ”Dan harus terus waspada untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah,” jelasnya.

Utamanya, lanjut Hadi, di luar Jawa dan Bali. Sebab, tren positif dari penanggulangan Covid-29 belakangan ini paling dominan terasa di Jawa dan Bali. Meski daerah lain pun tidak luput merasakan efek positif kebijakan PPKM, Hadi melihat masih ada persoalan yang harus dihadapi di daerah.

Keterangan itu disampaikan oleh mantan kepala staf angkatan udara (KSAU) tersebut bukan semata-mata berdasar laporan yang dia terima. Selama pandemi, Hadi termasuk pejabat yang rajin terjun ke daerah-daerah di luar Jawa dan Bali untuk mengecek secara langsung progres penanggulangan Covid-19. (*)