Ekonomi & Bisnis

Pembayaran dan Uang Digital akan Dibahas pada Pertemuan G-20

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan keterangan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta,Senin (2/3/20). Bank Indonesia (BI) menegaskan dampak virus corona terhadap fundamental ekonomi Indonesia paling rendah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya.Untuk menangangi gejolak ini, BI mengeluarkan lima kebijakan penting antara lain triple intervention, pemangkasan GWM DPK valas dari 8 persen menjadi 4 persen. Lima kebijakan ini diluar dengan kebijakan akhir bulan Februari yang memangkas suku bunga sebanyak 25 basis poin (bps). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

batampos.id – Bank Indonesia (BI) menyebut, sistem pembayaran digital menjadi salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan KTT G-20 tahun depan di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pembahasan terkait digitalisasi menjadi penting untuk perekonomian nasional.

Menurutnya, pandemi membuat laju digitalisasi semakin cepat di semua negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antarnegara. Kemudian, hal ini akan terus didorong yang disebut cross-border payment.

“Agar ke depan mengenai sistem pembayaran secara luas bisa kemudian mengatasi berbagai permasalahan,” ujarnya, dalam Konferensi Pers G-20, Selasa (14/9).

Perry memaparkan, hadirnya sistem digitalisasi pembayaran diharapkan dapat menurunkan biaya, mempercepat serta memperluas akses, termasuk praktik-praktik pasar yang baik. Hal ini akan berdampak pada digitalisasi ekonomi.

Ia melanjutkan lebih jauh, untuk mewujudkan digitalisasi tersebut BI berinisiatif mengeluarkan Central Bank Digital Currency (CBDC), termasuk rencana Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara.

“Ada tiga hal yang ini akan dibahas satu adalah bagaimana CBDC atau Central Bank Digital Currency itu menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Ada negara yg menerbitkan sendiri ada negara yang pemerintahnya bekerja sama dengan swasta,” jelasnya.

BACA JUGA: Perry: Rupiah Melemah karena Meningkatnya Ketidakpastian Pasar Global

Selanjutnya, CBDC akan didukung dengan tugas bank sentral dalam bidang moneter. Sebab, dalam sistem pembayaran digital tentunya melayani ekonomi masyarakat. “Ketiga, CBDC ini juga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan,” imbuhnya.

Selain itu, Perry menambahkan, BI juga akan membahas mengenai inisiatif-inisiatif untuk pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance. Hal ini diungkapkan untuk mendukung ekonomi hijau.

“Sektor keuangan yang juga mendukung inisiatif termasuk diantaranya memperluas dan menerbitkan berbagai instrumen keuangan yang bisa mendukung pembiayaan ekonomi hijau,” pungkasnya. (*)

Reporter: JPG Group
Editor: Suprizal Tanjung