Ekonomi & Bisnis

Tolak PPN Sembako dan Sekolah

batampos.id – Usulan pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako, jasa pendidikan, maupun jasa kesehatan terus menuai pro kontra. Meski Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah memastikan bahwa pengenaan PPN hanya akan dikenakan pada produk sembako premium ataupun sekolah mahal, namun protes tetap muncul.

Ekonom Indef, Berly Martawardaya, menyebut, pengenaan PPN pada sembako bisa mengganggu rasa keadilan.

Karyawan toko sembako di Pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji menyusun beras, Jumat (23/10). (Dalil Harahap/Batam Pos)

“Harga makanan adalah faktor penting dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan berasal dari makanan dan non makanan. Perlu diangkat analisis yang lebih komprehensif,’’ ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (14/9/2021).

Berly mengimbau agar pemerintah mempertimbangkan kembali usulan tersebut. Pemerintah juga didorong membuat perbandingan dengan negara tetangga yang relevan dengan Indonesia.

“(Negara) tetangga kita seragam, sembako semua enggak masuk dalam barang kena pajak,’’ imbuhnya.

Namun, lanjut Berly, yang menjadi basis perbandingan tarif PPN yang dilampirkan pemerintah saat diajukan kepada DPR adalah mayoritas berkaca dari negara Eropa. Semestinya, basis yang dijadikan komparasi adalah negara-negara ASEAN maupun Asia Selatan.

Dia mencontohkan dengan kondisi di Malaysia. Di Negeri Jiran itu, makanan yang belum diproses dan sayur mayur masih masuk dalam kebutuhan pokok yang belum menjadi objek PPN.

Malaysia yang menengah atas saja masih belum menge­nakan PPN untuk sembako. Contoh lainnya yakni di Thailand dan Filipina yang juga tidak mengenakan PPN pada produk sembako, jasa pendidikan, maupun jasa kesehatan.

Senada, Peneliti Indef, Rusli Abdullah, menambahkan, potensi penerimaan PPN sembako terlampau kecil, yakni Rp 4,25 triliun. Kalkulasi itu didapat dari perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk konsumsi sembako yang kemudian dikalikan jumlah populasi masyarakat RI.

“Ini terbilang kecil, jadi tolak PPN sembako,’’ jelasnya pada kesempatan yang sama.

Selain itu, alasan lainnya yakni PPN sembako kurang tepat karena dirancang di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Justru, pengenaan PPN sembako bisa membawa tekanan bagi masyarakat. ‘’Ini membuat masyarakat tertekan dan takutnya ada inflasi,’’ tambah Rusli.

Berkaca pada kondisi saat ini, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, mengatakan bahwa pedagang masih sangat kesulitan untuk menjual barang dagangan. Isu kenaikan PPN sembako semakin meningkatkan keresahan pedagang akan sepinya pembeli.

”Tentu akan sangat memberatkan. Apalagi daya beli masyarakat juga masih lemah,” ujar Mansuri.

Menurut Mansuri, meskipun nantinya sembako hanya dikenakan tarif terendah, kebijakan tersebut tetap saja akan memberatkan.

”Dalam kondisi ini, kami sedang fokus memperbaiki usaha kami. Jangan justru ditambah dengan kebijakan seperti ini yang bisa kembali mematikan usaha kami,” tegas Mansuri.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, mengatakan bahwa pihaknya mendukung keputusan pemerintah untuk memungut PPN dari sembako dengan kategori premium, seperti beras impor premium dan daging sapi Wagyu.

”Kalau memang sembako premium akan dikenakan PPN silakan saja. Tapi jangan bahan-bahan pokok yang ada di pasar tradisional,” ujar Ngadiran.

Turut menambahkan, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan mengenai rencana penerapan PPN sembako, pihaknya sudah memberikan tanggapan pada pemerintah. Menurut Roy, sembako dari hasil alam seperti pertanian, perkebunan, maupun hasil peternakan diharapkan bebas dari PPN.

”Kalau bahan yang diolah oleh pelaku usaha dan pabrikan itu silakan saja dikenakan pajak,” ujar Roy. Ia menegaskan, pengenaan PPN sembako akan berpotensi menaikan harga. Sehingga, secara otomatis akan mengurangi daya beli dari masyarakat.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR Senin (13/9) lalu, Menkeu menjelaskan wacana PPN sekolah hanya akan dikenakan bagi jasa pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyediakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional. Dia memastikan sekolah negeri maupun madrasah tetap tidak dikenai PPN. (*/dee/agf/mia)