Nasional

Kanwil DJP Kepri Taksir Penerimaan Pajak Rp2,4 M

*Lewat Sita Bersama dan Serentak

KANWIL Ditjen Pajak Kepri berfoto bersama usai menggelar sita bersama melalui daring. (HUMAS DIRJEN PAJAK KEPRI UNTUK BATAM POS)

batampos.id – Seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kepri, gelar sita bersama dan serentak, tahun 2021. Sita bersama dan serentak tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui tindakan penagihan. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung melalui daring oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Cucu Supriatna.

“Latar belakang kegiatan sita bersama dan serentak tahun 2021, dikarenakan adanya piutang wajib pajak yang telah jatuh tempo dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang belum dilunasi oleh wajib pajak, meskipun Dirjend Pajak melalui Juru Sita Pajak Negara telah melakukan tindakan penagihan berupa penyampaian surat paksa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,” ujar Cucu Supriatna dalam keterangan pers nya.

Dikatakan Cucu, kegiatan sita bersama dan serentak ini juga bertujuan untuk memberikan detterent effect dan kesadaran bagi para Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk segera melunasi hutang pajaknya. “Cara ini terpaksa kita lakukan, sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, tentu saja melalui mekanisme pendekatan persuasif terlebih dahulu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Kepulauan Riau Affan Nuruliman melaporkan, bahwa kegiatan sita bersama dan serentak yang telah dilakukan menghasilkan beberapa objek sita dengan rincian sebagai berikut, tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor roda empat, mesin pabrik, barang-barang elektronik, dan rekening yang tersimpan di perbankan. Nilai taksiran sementara atas seluruh jumlah aset tersebut adalah sebesar Rp2.381.496.877. Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan hutang pajak dari tindakan penyitaan tersebut yaitu sebesar Rp630 juta.

Dijelaskan Affan, Kantor Pelayanan Pajak akan segera melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk segera melakukan pelelangan atas aset yang telah dilakukan penyitaan bersama tersebut kecuali aset sita berupa rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan di bank.
“Prosedur yang akan dilakukan terhadap rekening tersebut yaitu dengan pemindahbukuan untuk melunasi hutang pajak yang masih tersisa. Wajib Pajak/Penanggung pajak masih diberi kesempatan untuk segera melunasi hutang pajaknya sebelum adanya pengumuman lelang secara resmi oleh KPKNL,” jelasnya. (*)

Reporter : IMNANUEL SEBAYANG
Editor : GALIH ADI SAPUTRO