Feature

Di Pelosok Sukabumi, Panen Pisang, Duku, dan Ribuan Ekor Lele

Ragam Cara Pegawai KPK ”Menikmati” Pemecatan yang Kontroversial (1)

MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi.

Aulia Postiera memilih beternak dan berkebun di pelosok Sukabumi pasca pimpinan KPK mengumumkan pemberhentiannya. Sembari berkontemplasi, dia menyiapkan rumah baca untuk anak-anak desa yang tinggal di sekitar area kebunnya.

Laporan: Agus Dwi Prasetyo, Sukabumi
Editor: Jamil Qasim

SEBUAH rumah kecil berdiri kukuh di tengah area perkebunan yang dipenuhi tanaman palawija dan pepohonan. Kolam ikan dan kandang ayam petelur berada tak jauh dari rumah berdinding papan tersebut.

Seorang pria mengenakan sepatu bot keluar dari kandang sembari membawa baki berisi telur. Sementara itu, seorang perempuan di dalam rumah tampak sedang menyiapkan makanan dan minuman.

Mata pria itu berbinar. Senyumnya mengembang ketika melihat Jawa Pos tiba di pelataran rumah. Dengan cekatan, dia merapikan meja dan kursi kayu, lalu menyilakan duduk layaknya menyambut tamu yang datang dari jauh.

”Ya, beginilah suasana di pedesaan. Tenang dan kadang-kadang nggak ada sinyal,” kata Aulia Postiera, pemilik rumah itu, lantas tersenyum.

Memang, area perkebunan yang asri dan sejuk itu lumayan ”terpencil”. Letaknya berada di kawasan perbukitan Sukabumi, Jawa Barat.

Jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari Jakarta. Jika masuk ke kompleks perkampungan warga, nyaris tak ada kendaraan yang melintas. ”Apalagi kalau malam, sepi betul di sini,” ujarnya.

Selama empat tahun terakhir, Aulia sedikit demi sedikit memoles lahan kosong tersebut menjadi tempat peristirahatan yang nyaman. Awalnya, dia membeli kawasan berundak-undak itu dari penduduk setempat.

Harganya cukup murah, Rp 30 ribu per meter kala itu. Kemudian, dia membangun sebuah rumah kecil dan kandang. Juga beberapa kolam ikan.

”Ceritanya dulu ada OB (office boy) KPK yang tinggal di daerah sini dan bilang ada tanah murah. Lalu, saya beli pakai uang tabungan,” kenang pria yang masuk daftar 56 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat per 30 September itu.

”Daripada nonton TV di rumah saat weekend, anak-anak saya bawa ke sini untuk berkebun sambil baca buku,” lanjutnya.

Sekarang kerja keras membangun area kosong itu membuahkan hasil. Aulia beberapa kali memanen berbagai tanaman yang ditanamnya seperti pisang, duku, petai, dan palawija lainnya.

Ayam pun sudah rutin bertelur setiap hari. Meski jumlahnya tak banyak-banyak amat. ”Kalau lele, ada sekitar 7 ribu ekor,” ungkapnya sembari menunjuk deretan kolam ikan tak jauh dari rumah.

Tak jauh dari kebun Aulia, penyidik senior KPK Novel Baswedan melakukan hal yang sama. Novel membeli lahan kosong milik penduduk setempat, kemudian menyulapnya menjadi tempat peristirahatan.

Tak jauh dari pondok yang dibangun Novel, ada musala yang berdiri cukup kukuh. Juga ada kolam ikan lengkap dengan saung sederhana untuk bersantai.

Di balik suasana adem dan tenang itu, sejatinya ada sederet persoalan yang memenuhi isi kepala Aulia. Ya, namanya di-labeling sebagai pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Bersama 75 pegawai yang lain, Aulia dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Mei lalu.

Seiring berjalannya waktu, namanya kini masuk daftar 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat terhitung 30 September nanti. Tentu saja, Aulia bersama 55 pegawai yang lain terkejut atas pemecatan itu. Aulia merasa labeling tidak lolos TWK yang berujung pada pemecatan itu amat janggal dan sarat rekayasa.

”Saya sudah 14 tahun lebih bekerja di KPK. Pencapaian saya selalu baik, bahkan selalu dapat nilai A. Di mana salah saya?” ungkap alumnus S-1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tersebut.

Dia mempertanyakan pelabelan dirinya sebagai anti-Pancasila. ”Apa buktinya? Apakah saya pernah membuat pernyataan bahwa Pancasila tidak layak untuk Indonesia? Seumur hidup tidak pernah saya mengatakan hal itu?” lanjutnya.

Aulia bersama pegawai yang lain sudah melakukan berbagai cara untuk melawan berbagai kejanggalan itu. Mereka telah mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga negara itu telah mengumumkan hasil laporan dan meminta 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk dilantik menjadi ASN.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyatakan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak pegawai. Hal itu kemudian menjadi dasar Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa TWK tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk memecat pegawai. ”Tapi, pimpinan KPK memilih tidak melakukan itu dan membiarkan kami tetap dipecat pada akhirnya,” ujarnya.

Jika diibaratkan peperangan, Aulia menilai pimpinan KPK sebetulnya sudah kalah. Namun, rupanya kekalahan itu tidak serta-merta disikapi pimpinan dengan cara-cara kesatria. Sebaliknya, pimpinan justru menciptakan kontroversi baru dengan menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian dengan hormat terhadap 56 pegawai.

”Mungkin itu langkah yang harus diambil pimpinan karena tujuan mereka dari awal memang memecat kami,” tutur pria yang pernah menempuh studi keamanan information technology (IT) di Australia tersebut.

Yang membuatnya terkejut, sejak awal pimpinan KPK maupun pejabat struktural di KPK bilang bahwa TWK tidak ada konsekuensinya. ”Tapi, ternyata ujung-ujungnya kami dipecat,” katanya.

Sejatinya penyelidik yang hobi melukis dan gemar membaca karya-karya Dan Brown itu masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) di KPK. Sebelum dibebastugaskan pada Mei lalu, Aulia telah menyusun serangkaian kegiatan penyelidikan kasus korupsi. ”Saya sedang melakukan banyak sprinlidik (surat perintah penyelidikan) dan menyusun langkah-langkah penyelidikan sampai Juni,” papar pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, itu.

Pilihan untuk ”melawan” ketidakadilan menjadi harga mutlak yang tak bisa ditawar. Bersama rekan-rekannya, Aulia memutuskan untuk tetap berjuang. Dia tidak mau mundur sekalipun pimpinan KPK ”mengiming-imingi” sejumlah pegawai untuk bekerja di badan usaha milik negara (BUMN). Secara tegas, Aulia memilih berkebun dan beternak daripada mengemis kepada pimpinan.

Sebagai orang Minang, Aulia berpegang pada prinsip perjuangan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Yakni, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup becermin bangkai.

”Itu pepatah yang menjadi pride kami (masyarakat Minang) dan Bung Hatta pernah mengucapkan itu,” katanya. ”Cukup bagi kami dihina karena tidak lulus TWK. Jangan tambah penghinaan itu dengan menyogok kami bekerja di BUMN,” tegasnya.

Tentu, Aulia berharap semua persoalan di KPK cepat berlalu. Sembari menunggu presiden mengambil sikap, sementara Aulia memilih menyendiri di pelosok Sukabumi.

Selain mengembangkan usaha ternak dan bercocok tanam, Aulia punya cita-cita besar di daerah itu: menyiapkan rumah baca untuk anak-anak yang tinggal di sekitar kebun miliknya. ”Karena akses pendidikan di sini masih cukup memprihatinkan,” tuturnya. (*)