Opini

Orkestrasi Tata Kelola Pangan

batampos.id – INDONESIA masih dihadapkan pada ”ritual” berulang: gejolak harga pangan. Seperti roller coaster, harga pangan tiba-tiba bisa melonjak tinggi, pada saat lain harga sontak anjlok demikian rendah. Hari-hari ini, ”ritual” berulang itu terjadi pada harga ayam broiler atau pedaging, cabai, dan gabah. Harga ayam hidup di tingkat petani jatuh jauh dari biaya produksi: Rp 19.500/kg. Itulah yang membuat mereka kembali turun jalan. Harga cabai jatuh lebih dalam: hanya Rp 6.000/kg. Padahal, harga impas Rp 12.000/kg. Di beberapa tempat, harga gabah petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah sejak April 2020.

Bagai pedang bermata dua, saat harga turun memukul produsen, saat harga naik menghajar konsumen. Dalam banyak kasus, negara tak berdaya. Karena itu, petani dan konsumen sering menyimpulkan negara tidak hadir saat mereka membutuhkan tangan-tangan negara. Mengapa ”ritual” tata kelola pangan seperti ini berulang?

Ada banyak sisi sebagai penjelas mengapa ini terus terjadi. Pertama, dominasi orientasi pasar kebijakan pangan. Hampir semua komoditas pangan, termasuk pangan pokok, diserahkan pada mekanisme pasar. Kalaupun diatur hanya waktu dan kuota impor. Orientasi ini tak salah kalau infrastruktur sudah baik, petani sejahtera, dan pendapatan konsumen sudah pejal pada guncangan pasar. Kenyataannya, tiga persyaratan itu jauh dari terpenuhi.

Kedua, konsentrasi distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir pelaku. Orientasi pasar membuat swasta leluasa mengambil alih kendali tata niaga. Jalur distribusi yang konsentris dan oligopolis ini terjadi pada dua sumber pasokan pangan: produksi domestik dan impor. Ini terjadi hampir pada semua komoditas yang volume dan nilai impornya amat tinggi. Seperti gandum, gula, kedelai, beras, jagung, daging, tak terkecuali bawang (putih). Bisnis impor ini bahkan sudah menjadi political rent-seeking.

Ketiga, instrumen stabilisasi amat terbatas. Sejak Bulog mengalami ”setengah privatisasi” menjadi perum, praktis kita tidak memiliki badan penyangga yang memiliki kekuatan besar menstabilkan pasokan dan harga pangan. Bulog yang dulu amat perkasa, mengurus pangan pokok dan mendapatkan berbagai privilese, kini telah dipreteli. Menurut aturan, Bulog bisa mengelola 11 komoditas, tapi riil kini cuma mengurus beras. Itu pun dengan kapasitas terbatas setelah raskin/rastra diubah menjadi program sembako. Akhirnya, negara –lewat Bulog– tak punya kapasitas mengintervensi saat ada gejolak.

Tata kelola pangan yang karut-marut itu, diakui atau tidak, salah satunya karena kebutuhan perut ini diurus oleh banyak lembaga. Setidaknya ada 14 kementerian/lembaga yang selama ini mengurus pangan. Bukannya terurus baik, ketika pangan diurus banyak pihak justru kian tak terurus. Masing-masing K/L hanya fokus mengurus tupoksi. Tidak peduli tupoksi K/L lain.

Dalam banyak kasus, kebijakan K/L justru saling bertumbukan. Misalnya, ketika Kementerian Pertanian tengah menggenjot produksi pangan di hulu, di hilir justru terjadi obral impor. Petani disalahkan karena produknya tidak kompetitif.

Di masa lalu, pernah ada institusi khusus pengelola pangan bernama Kementerian Urusan Pangan. Sejak kementerian ini dibubarkan pada 1999, tak ada lagi lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan. Otonomi daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah. Padahal, elite daerah tak menjadikan pertanian dan pangan sebagai driver pencitraan.

Bahkan, peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. Mustahil berharap ada inovasi pembangunan pertanian-pangan lahir dari daerah. Ini semua turut memperparah kinerja produksi pangan domestik sehingga impor pangan tak juga turun.

Dalam situasi vakum puluhan tahun seperti ini, pada 29 Juli 2021, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN). BPN merupakan amanat UU 18/2012 tentang Pangan, yang semestinya dibentuk paling telat 17 November 2015.

Meski terlambat enam tahun, berjuta harapan ditumpukan pada institusi baru ini. Mengapa? Pertama, Perpres 66/2021 mendesain BPN sebagai lembaga superbodi: mengurus pangan hulu-hilir. Dari ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga, penganekaragaman konsumsi, kerawanan pangan dan gizi, serta keamanan pangan.

Kedua, BPN memiliki tiga wewenang/tugas strategis, yaitu melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan pangan; koordinasi pelaksanaan kebijakan pangan; serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan. Dua kata kunci adalah ”merumuskan kebijakan” dan ”koordinasi pelaksanaan kebijakan”. Selain penugasan kepada BUMN pangan oleh BPN. Ada sembilan komoditas yang diurus: beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas, dan cabai. Daftar ini bisa berubah sesuai situasi.

Ketiga, ada pengalihan wewenang dan kuasa sebagian urusan pangan yang selama ini melekat di Kementan, Kemendag, dan Kementerian BUMN ke BPN (pasal 28 dan 29). Ini menyangkut kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, ekspor-impor pangan, jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola BUMN pangan, penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga, serta penugasan ke Bulog. Diakui atau tidak, urusan-urusan yang dialihkan itu selama ini menjadi biang keributan antar-K/L, yang oleh publik dibaca sebagai ego sektoral, melindungi pemburu rente dan sejenisnya.

Dengan penyerahan wewenang dan kuasa pangan di K/L ke BPN, seharusnya tata kelola pangan yang karut-marut bisa diurai satu per satu. Penyerahan itu menandai K/L legawa sebagian urusan diambil BPN. Pengalihan ke BPN semestinya membuat urusan menjadi simpel: diorkestrasi satu institusi.

Sembari merebut optimisme publik, BPN mesti menuntaskan seabrek pekerjaan rumah pemerintah sesuai amanat UU Pangan. Mulai menyusun rencana pangan, menetapkan cadangan pangan, pangan lokal dan sentra pangan lokal, serta sistem informasi pangan. Juga merumuskan ulang hubungan pusat-daerah dalam urusan pangan dan membangun data pangan yang kredibel sebagai dasar pijak kebijakan. Dengan semua itu, publik layak berharap tata kelola pangan membaik. (*)

Oleh : Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010–2020)