Nasional

Separatis Teroris Papua Kembali Serang TNI-Polri

Pemerintah Rotasi Nakes di Lokasi Rawan

Marselinus Ola Attanila (dua dari kiri), salah seorang korban selamat dari penyerangan KST di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. (CENDERAWASIH POS)

batampos.id – Kelompok separatis teroris (KST) terus mengganggu keamanan Papua. Senin (20/9) personel TNI dan Polri yang sedang berjaga di Distrik Kiwirok dihujani peluru. Kontak senjata pun kembali terjadi.

Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal menuturkan, kontak tembak terjadi pukul 09.40. “Petugas memberikan tembakan balasan,” paparnya. Dia memastikan tidak ada korban dari personel TNI dan Polri. Dia juga menegaskan, pasukan gabungan TNI-Polri tidak akan berhenti mengejar KST pimpinan Lamek Taplo. Kelompok tersebut harus mempertanggungjawabkan aksi keji mereka yang menyiksa dan membunuh tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy turut prihatin atas kekerasan yang menimpa nakes di Pegunungan Bintang. Terlebih para nakes yang selama ini melayani masyarakat Papua. ’’Ini sangat memprihatinkan. Apa pun niatnya, apa pun langkahnya, ini sangat tidak terpuji,’’ ucapnya.

Menurut dia, untuk lebih menjamin keamanan nakes, tidak perlu membangun kembali fasilitas layanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Sebab, selain memerlukan biaya besar, tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dibebaskan.

Sebagai gantinya, pos penjagaan bisa didirikan di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Jadi, para petugas layanan masyarakat seperti nakes yang berada di daerah rawan bisa leluasa bertugas tanpa merasa terancam. ’’Menurut saya, aparat yang harus mendekat ke pos-pos pelayanan itu,’’ ujarnya.

Soal rencana penarikan nakes di wilayah rawan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengaku keberatan. Dia berharap para nakes bisa tetap bertugas dan melayani masyarakat. Sebab, masyarakat di sana sangat membutuhkan pelayanan publik, terutama kesehatan. “Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi, kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik, saya keberatan,” tegasnya.

Dia berpendapat, sejatinya KKB ingin layanan-layanan publik di sana terhenti. Dengan begitu, akan tercipta ketidakpuasan masyarakat hingga akhirnya terjadi pembangkangan. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim