Metropolis

Helmy Helmilton Laporkan Jaksa ke Jamwas

Amsal Sulaiman dan Alwan Hadiyanto Penasehat Hukum dari Helmy Hemilton saat memberi keterangan kepada pers.

batampos.id– Korban pengeroyokan, Helmy Helmilton melaporkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam, Herlambang ke Jamwas hingga Kejaksaan Agung. Jaksa Herlambang dinilai memberi tuntutan ringan, yakni 1 tahun penjara terhadap tiga terdakwa penganiyaan, yakni Herman alias Aman, Rudy Hartono alias Rudy, dan Diyanti Siong alias Cilljne.

BACA JUGA: Helmy: GPK PD Wadah Berkumpulnya Penghianat Partai

Dalam amar putusan, JPU Herlambang menilai ketiga terdakwa tidak terbukti atas dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-2 KUHPidana. Namun menurut JPU Herlambang, perbuataan ketiga terdakwa lebih terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama, sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair pasal 170 ayat 2 ke 2 kuhap. Menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 170 Ayat(2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Menuntut terdakwa Herman,Rudy dan Dianty dengan masing-masing satu tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan,” terang Herlambang dalam tuntutan.

Di tempat terpisah, korban penganiayaan melalui Penasehat Hukumnya, DR Alwan Hadiyanto SH, MH tidak terima atas tuntutan ringan JPU Herlambang. Sebab penganiayaan ketiga terdakwa kepada korban tidak sesuai dengan pasal yang dijerat. Dimana korban mengalami luka berat atas pengeroyokan tersebut.

Karena itu, Tim penasehat hukum edelweiss justice dari korban melaporkan oknum Jaksa Kejari Batam ke Jamwas dan Jamwas Pidum, Jaksa Agung. “Masa hanya dituntut ringan 1 tahun, padahal korban mengalami luka parah patah tulang dan tak bisa kembali pulih,” terangnya.

Menurut Alwan pengeroyokan yang telah di lakukan oleh terdakwa dengan tuntutan oleh JPU sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana di pasal 170 ke (1) dan ke (2) KUHP yang mana ancaman nya adalah seharusnya 9 tahun dan 7 tahun

” Maka dalam hal ini sudah mencederai nilai-nilai keadilan. Jika melihat kondisi korban, maka unsur pada 170 ayat 2 KUHP sudah terpenuhi. Dan setidaknya di tuntut yang setimpal,” katanya.

Ia berharap Jamwas dan Jampidum untuk dapat melakukan eksaminasi pada kasus ini. Karena tidak sesuai dengan fakta-fakta rumusan di pasal 170 ayat 2 KUHP.

Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat bertindak adil dan memutuskan perkara ini seberat-beratnya atau dengan hukuman yang setimpal berdasarkan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.

“Dalam perkara ini Kepala Kejari Batam tidak cermat memilih Jaksa Penuntut Umum. Sehingga perkara yang ditangani itu, bukan dari Jaksa yang senior, ” katanya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Batam, Wahyu Oktaviandi, belum mendengar adanya laporan tersebut. Namun menurutnya, tuntutan yang diberikan JPU sudah melalui pertimbangan sesuai fakta-fakta persidangan.

“Itu hak korban, namun pastinya jaksa sudah punya pertimbangan dalam menuntut terdakwa,” terang Wahyu. Dijelaskan Wahyu, selama persidangan korban tak pernah hadir untuk memberi kesaksian. Bahkan, pihaknya sudah beberapa kali melayangkan panggilan agar korban dapat memberi keterangan.

“Saksi korban tak pernah datang, sudah beberapa kali kami panggil. Alasannya sakit,” tegas Wahyu. (*)

 

Reporter : Yashinta
editor:tunggul