Covid-19

Siswa Terpapar Covid-19 di Purbalingga Jalani Isolasi di Sekolah

Siswa yang terpapar Covid-19 menjalani isolasi di SMPN 3 Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah. (ADITYA WISNU/RADAR BANYUMAS)

batampos.id – Beberapa daerah terpaksa menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sebab, sejumlah siswa dan guru diketahui terpapar Covid-19. Bahkan, di Kabupaten Jepara, PTM yang sudah berjalan akhirnya dihentikan.

Bupati Jepara Dian Kristiandi tidak mau mengambil risiko terkait dengan persebaran Covid-19 di lingkungan pendidikan. Hal itu disebabkan munculnya klaster sekolah di madrasah tsanawiyah (MTs) Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan. Kegiatan belajar-mengajar sementara waktu dialihkan lewat pembelajaran dalam jaringan (daring). Itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Semua dihentikan sementara mulai hari ini (23/9). ”Sambil menunggu hasil evaluasi, PTM di seluruh sekolah di Jepara kembali ke daring,” kata Andi, sapaan akrab bupati, kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Bupati memastikan tidak ada aktivitas pembelajaran di MTs Rengging. Tercatat ada 25 siswa dan 3 guru yang terpapar korona di MTs tersebut. Diharapkan, hal itu menjadi perhatian seluruh sekolah bahwa Covid-19 masih ada. Meski pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk melaksanakan PTM, protokol kesehatan (prokes) harus tetap ditaati.

”Kesehatan siswa yang utama. Kemarin (Selasa) kami beri kelonggaran. Ternyata di lapangan perlu penekanan lebih serius kepada sekolah yang melaksanakan PTM. Saya berharap kasus ini menjadi contoh bagi sekolah lain. Jangan sampai muncul klaster sekolah baru,” ujar Andi.

Kepala MTs tersebut, Samudi, mengatakan, seluruh siswa dan guru yang terpapar Covid-19 di sekolahnya berkondisi baik dan tanpa gejala. Saat ini mereka menjalani isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing.

Daerah lain yang menunda PTM terbatas adalah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Keputusan tersebut diambil setelah puluhan siswa terdeteksi positif Covid-19 berdasar hasil tes antigen. Di SMPN 4 Mrebet, misalnya, ditemukan 90 siswa yang positif. Temuan itu didapat saat pihak sekolah mengadakan vaksinasi dan tes antigen kepada semua siswa sebagai persiapan PTM terbatas.

Kondisi serupa terjadi di SMPN 3 Mrebet. Sebanyak 61 siswa dinyatakan positif Covid-19 berdasar hasil tes antigen. Mereka lalu menjalani tes PCR atau polymerase chain reaction untuk memastikan kondisi kesehatan.

Kepala SMPN 3 Mrebet Sapti Winarni kemarin (22/9) menjelaskan, siswa yang positif Covid-19 akan dikarantina di fasilitas isolasi terpusat. Lokasinya juga berada di SMPN 3 Mrebet. Sekolah menyiapkan tujuh ruang kelas untuk isolasi terpusat para siswa.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dan Kapolres Purbalingga AKBP Era Johny Kurniawan meninjau langsung ruang isolasi terpusat tersebut. Bupati mengatakan, belum semua siswa yang positif Covid-19 berdasar hasil tes antigen bersedia masuk ke ruang isolasi terpusat.

”Mungkin orang tuanya belum memperbolehkan. Ini yang nanti akan kita jemput bola ke rumah masing-masing,” ujarnya seperti dilansir Radar Banyumas. Sebanyak 44 siswa yang dinyatakan negatif berdasar hasil tes PCR belum diizinkan pulang hingga masa isolasi mandiri selesai. Mereka akan menjalani isolasi selama sepuluh hari dengan dipantau ketat oleh tenaga kesehatan dan tim gugus tugas Covid-19.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tri Gunawan S. menegaskan kepada para kepala sekolah untuk menaati surat edaran dari Sekda Purbalingga. ”Yakni tidak melaksanakan PTM terbatas sementara waktu. Jadi, tidak boleh ada tawar-menawar atau curi-curi start,” tandasnya kemarin.

Selain itu, sekolah diminta meminta izin ke Satgas Covid-19 Kabupaten Purbalingga sebelum melaksanakan PTM terbatas. ”Simulasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan PTM terbatas. Itu pun juga harus seizin satgas Covid-19 tingkat kabupaten. Harus satgas Covid-19 tingkat kabupaten,” tegasnya. Purbalingga memang belum layak melaksanakan PTM terbatas. Sebab, vaksinasi dosis pertama di sana saja baru berjalan 22 persen.

Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, PTM terbatas sudah memasuki pekan kedua. Seorang guru di SMPN 44 di Palas, Kecamatan Rumbai, terdeteksi positif Covid-19. Sekolah itu pun kini ditutup selama tiga hari. Sejak Senin (20/9) hingga Rabu (22/9). Selama aktivitas PTM dihentikan, dilakukan sterilisasi di lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas menerangkan, berdasar hasil pemeriksaan, hanya guru tersebut yang positif Covid-19. Sedangkan semua siswa SMPN 44 tidak ada yang terpapar. ”Setelah tiga hari proses sterilisasi sekolah, anak-anak bisa beraktivitas kembali di sekolah,” katanya kepada Riau Pos.

Untuk pelaksanaan PTM terbatas, Disdik Kota Pekanbaru hingga pekan lalu telah mengeluarkan rekomendasi bagi 45 SMP negeri dan 177 SD negeri. ”Kalau swasta sudah sebagian (mendapat rekomendasi, Red). SMP 66, SD 80, dan TK sudah kita buka 88,” kata Ismardi.

Hasil Survei

Sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 20 September 2021, tercatat sebanyak 2,8 persen atau 1.296 sekolah melaporkan klaster persebaran Covid-19 selama PTM terbatas. Jumlah tersebut berdasar hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terhadap 46.580 sekolah yang melaksanakan PTM. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terpapar sebanyak 7.307 orang. Sedangkan peserta didik yang terkonfirmasi positif sebanyak 15.429 siswa. Persebaran terjadi paling banyak di jenjang SD, yakni sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah.

Dikonfirmasi mengenai klaster sekolah ini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri mengatakan, data tersebut merupakan akumulasi sejak awal pandemi Covid-19. Namun, untuk tahun ajaran baru ini, memang terlaporkan ada tiga kasus yang terjadi, yakni di SMP 3 dan 4 Purbalingga serta SMA 1 Padang Panjang. ”Dan itu ditangani dengan baik. Di Purbalingga, penanganan bagus sekali. Aspek 3T berjalan dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Menurut Jumeri, dalam pembukaan sekolah kembali ini tentu ada risiko. Namun, semua telah diantisipasi. Terutama dengan adanya panduan untuk melaksanakan PTM terbatas bagi jenjang PAUD dasmen. Dia meyakini, bila panduan dilaksanakan dengan baik, tidak akan terjadi klaster di satuan pendidikan. ”Dan setelah kita keluarkan panduan ini, sudah sangat berkurang klaster sekolah. Masing-masing kepala sekolah dan guru sudah makin paham cara handling kalau ada kasus,” ungkapnya.

Selain itu, Jumeri menggarisbawahi, kasus yang terjadi pada 2020 sejatinya bukan akibat PTM. Sebagian besar penularan terjadi di luar sekolah. Sebab, mereka juga berkegiatan dan bergaul dengan masyarakat, pergi arisan, menghadiri acara keluarga, dan berkegiatan lainnya. Sehingga terjadi penularan.

Jumeri mencontohkan kasus di Padang Panjang. Siswa tertular dari orang tuanya. Artinya, terjadi klaster keluarga. Untungnya, kasus segera ditangani sehingga tidak membahayakan siswa di sekolah. ”Yang betul-betul terjadi klaster di sekolah sangat sedikit. Tapi, orang menyamaratakan. Digeneralisasi bahwa peristiwa dari sekolah semua kalau menyangkut guru dan murid,” keluhnya.

Pada bagian lain, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, keselamatan siswa, guru, dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. ”Jadi, sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” tuturnya kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Puan terkait laporan sejumlah sekolah yang telah menggelar PTM walaupun belum memenuhi syarat, seperti di Kabupaten Purbalingga dan Sleman, Jogjakarta. Puan menjelaskan, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dan memperhitungkan segala risiko. Sehingga, kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa membahayakan keselamatan siswa dan seluruh warga sekolah. ”Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM,” tegasnya.

SKB empat menteri itu merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap. PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap. ”Jadi, tidak bisa asal membuka sekolah,” tutur mantan Menko PMK itu. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim