Ekonomi & Bisnis

Syarat UMKM Naik Kelas dengan Taat Metrologi

CEK AKURASI TIMBANGAN: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau aktivitas perdagangan di salah satu pasar tradisional. (Kemendag for Jawa Pos))

batampos.id – Ketepatan ukuran, takaran, dan timbangan menjadi faktor penting dalam perdagangan selain harga, pasokan, dan distribusi. Karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah melek metrologi legal agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, penggunaan alat ukur sangat bervariasi. Mulai alat takar dan timbang di pasar tradisional hingga alat ukur komoditas ekspor-impor. ”Kesadaran, pengawasan, dan tera ulang alat ukur, timbangan, dan takaran dilakukan untuk memastikan tidak ada yang dirugikan,” ujarnya dalam webinar Melek Metrologi: Pedagang Patuh Konsumen Terlindungi yang diselenggarakan Jawa Pos, jawapos.com, dan Jawa PosTV kemarin.

Ada tiga instrumen kebijakan terkait metrologi legal. Pertama, kata Lutfi, memastikan alat ukur, takaran, dan timbangan yang diimpor atau produksi dalam negeri sesuai aturan teknis yang berlaku secara internasional. Selain itu, alat-alat ukur tersebut telah memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan, keamanan, serta lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan tera dan tera ulang semua alat ukur secara berkala. Menurut Lutfi, kinerja pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan unit metrologi legal di kabupaten/kota terus meningkat. ”Tahun lalu, jumlah alat ukur yang ditera ulang meningkat setidaknya 124 persen,” tambahnya.

Saat ini Kemendag dan pemerintah daerah telah memiliki 421 unit dan balai yang bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang serta pembinaan dan pengawasan di bidang metrologi legal. ”Khusus di Jawa Timur, setidaknya terdapat 37 unit metrologi legal yang sudah mencakup 97 persen kabupaten/kota,” bebernya.

Menurut Lutfi, pencapaian tertib ukur juga diwujudkan dalam bentuk pasar-pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur. Sampai saat ini, disebut ada 1.588 pasar tertib ukur dan 60 daerah tertib ukur. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendag memiliki program juru ukur, takar, dan timbangan di pasar rakyat.

Tahun ini telah dilatih 421 juru ukur, takar, dan timbang di 107 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 350 pengelola pasar yang akan dilatih menjadi juru ukur.

”Targetnya, kami akan melatih 1.000 orang pengelola pasar sebagai juru ukur, juru takar, dan juru timbang setiap tahunnya,” kata Lutfi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menambahkan, perkembangan perdagangan niaga elektronik juga membuat masyarakat perlu teredukasi tentang alat ukur, alat takar, dan alat timbang.

”Jika tidak, masyarakat akan mengalami kerugian. Kuantitas barang tidak sesuai dengan yang semestinya,” tutur dia.

Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Maksum Machfoedz, problem yang terjadi di lapangan dalam kaitan ukur, takar, dan timbang adalah soal moral.

”Jadi, meskipun negara sudah melakukan banyak hal, moral hazard ini menjadi persoalan serius. Ini sudah terjadi berabad-abad lalu bahwa ada kecenderungan nakal untuk persoalan ukuran,” ungkapnya.

Untuk itu, menurut Maksum, kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah, perlu berfokus pada tiga hal. Pertama adalah pengawasan dan pengendalian. Kedua adalah melalui pengaturan regulasi atau law enforcement. Serta penyediaan barang publik oleh pemerintah.

”Dalam hal ini maksudnya memfasilitasi pedagang yang memiliki alat timbangan yang rusak untuk digantikan dengan alat yang sesuai standar,” bebernya.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa kejujuran dan kepatuhan pedagang cukup berkaitan dengan konteks akses kredit perbankan.

BACA JUGA: September 2021, Terbentuk 421 Unit Metrologi Legal

”BRI sebagai bank UMKM memberikan akses pembiayaan pada berbagai sektor dengan cara-cara mengukur risiko. Salah satu risikonya diukur dari kepatuhan, diukur dari kejujuran, diukur dari moral yang biasanya dalam perkreditan itu masuk aspek karakter,” paparnya.

Selain itu, menurut Supari, kini sejak pandemi peta transaksi perdagangan sudah banyak berubah menuju ke arah digital. Di ranah digital, kejujuran pelaku transaksi sangat diutamakan. Kalau pelaku UMKM patuh dan mengedepankan kejujuran, Supari yakin postur perekonomian Indonesia ini akan cepat bergeser.

”Mereka (pelaku perdagangan, Red) akan segera naik kelas, kenapa? Karena bisa mengakses keuangan formal dan itu sangat efisien,” pungkas pria kelahiran Sidoarjo tersebut. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung