Metropolis

Warga Tolak Pembangunan Sebelum Legalitas Lahan Kampung Tua Tanjunguma Diselesaikan

Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kota Batam mengenai pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Cahaya Dinamika Harumabadi dengan rencana kegiatan pembangunan Superblok Tanjung Ika berlangsung di Beverly Hotel Jalan Raden Patah, Baloi, Selasa (21/9).

batampos.id– Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kota Batam mengenai pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Cahaya Dinamika Harumabadi dengan rencana kegiatan pembangunan Superblok Tanjung Ika berlangsung di Beverly Hotel Jalan Raden Patah, Baloi, Selasa (21/9).

BACA JUGA: Semangat dari Warga Tanjunguma, Batam untuk Ansar Ahmad

Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Herman Rozie. Hadir juga tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Batam, Rohaizat, Ketua RKWB Batam Machmur Ismail, Camat Lubuk Baja, Lurah Tanjung Uma, perwakilan BP Batam, dan Pihak Perusahaan dan Konsultan.

Dalam rapat tim teknis tersebut, Ketua RKWB mengatakan, masyarakat kampung tua tak pernah menghambat pembangunan Superblok, termasuk masyarakat Tanjung Uma. Machmur meminta kepada pihak perusahaan yang berada di Tanjung Uma untuk Melepaskan PL yang ada di wilayah Kampung Tua Tanjung Uma. Sehingga Proses Legalitas lahan bisa dilaksanakan.

“Banyak sudah kontribusi warga Kampung Tua untuk pembangunan Kota Batam. Kita minta pihak perusahaan agar segera melepaskan PL Kampung Tua Tanjung Uma,” ujarnya.

Sementara itu tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam Rohaizat mengatakan, Sesuai PP RI No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Izin AMDAL ini digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha.

Menurutnya, sesuai pernyataan sikap masyarakat Tanjunguma yang ditanda tangani seluruh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat Tanjunguma, ketua RT dan RW se-Tanjung Uma, yang salah satu isinya adalah menolak segala pembangunan di wilayah Tanjung Uma, yang berdampak langsung maupun tidak langsung, sebelum masalah legalitas Kampung Tua Tanjung Uma selesai.

“Kami juga minta kepada pihak perusahaan yang punya PL untuk mengeluarkan PL nya yang ada di titik kampung Tua,” tegasnya.

Dengan tegas Rohaizat juga menjamin tidak akan pernah ada sedikitpun pembangunan di Wilayah kampung tua Tanjung Uma, sebelum PL ini dicabut. Artinya saat ini Perusahaan beroperasi belum memiliki Amdal. “Pantas saja selama ini sejak perusahaan melakukan kegiatannya, Masyarakat jadi terganggu, jalan menjadi Banjir kalau Hujan, becek dan pernah longsor walaupun tidak menganggu, tapi itu sangat membahayakan,” sesalnya.

Rohaizat menambahkan, jika ada yang berani melakukan pembangunan sebelum legalitas, masyarakat akan melawan. “Dengan hasil pertemuan tadi, Alhamdulillah ada titik terang dan harapan bagi masyarakat Tanjung Uma untuk segera mendapat legalitas lahan,” ucapnya.

Permintaan Pencabutan PL yang tumpang tindih dengan Tanah milik warga Kampung Tua, akhirnya juga mendapat kata sepakat. Dimana,  Po Hoa selaku Pemilik PL bersedia mencabut PL yang dimaksud, dan meminta Anggota DPRD Batam untuk menjembatani bertemu dengan Kepala Ex Officio BP Batam.

“Tentu saja saya sebagai Wakil Rakyat siap menjembatani, karena hal itu yang sangat dinanti-nantikan masyarakat. Dan tentunya saya salah satu perwakilan masyarakat Tanjung Uma, menggesa Bapak Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam, untuk segera memproses mengeluarkan PL perusahaan yang ada di Kampung Tua Tanjung Uma,” tegasnya. (*)

 

Reporter : Rengga Yuliandra
editor: tunggul