Bintan-Pinang

DPRD Dukung Pembelajaran Tatap Muka di Tanjungpinang

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir meninjau PTM belum lama ini, f. Peri Irawan

batampos.id– Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tingkat SMP yang akan gelar awal Oktober 2021 juga didukung oleh DPRD Tanjungpinang dengan mengikuti syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

BACA JUGA: Fathir Kawal Pembuatan Perda PSU dan Penanganan Banjir

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menjelaskan pihaknya mendukung PTM dengan syarat mengikuti aturan yang ditetapkan. Jumlah siswa dibatasi dan jam sekolah dibatasi.

“Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan karena belum semua siswa divaksin,”kata Fathir, Jumat (24/9). Fathir meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengawasi dengan ketat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

Tidak hanya itu wastafel yang biasa digunakan untuk cuci tangan agar diperbaiki kembali, karena pengadaanya pada 2020 dikhawatirkan banyak yang rusak.

“Ini juga harus diperhatikan, karena mencuci tangan itu adalah salah satu protokol kesehatan (prokes) yang harus dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, karena salah satu syarat sekolah tatap muka adalah guru harus divaksin agar bisa mengajar, Fathir berharap semua guru agar mengikuti aturan itu.

“Jika ada guru yang tidak mau divaksin, saya rasa suatu kelucuan, karena kita tahu itu adalah keharusan, kecuali dengan alasan tertentu,” paparnya.

Bila perlu, kata Fathir guru yang menolak dengan alasan yang tidak sesuai sebaiknya diberi sanksi, karena sekarang semua sudah wajib vaksin. Jika masih ada yang berpikiran lain tentang vaksinasi itu sangat disayangkan sekali.

PTM tidak bisa berjalan dengan baik, jika masih ada yang tidak mau mengikuti aturan. “Jika masih ada, kita panggil aja ke dinas, bila perlu dimutasi, tidak perlu mengajar atau dipindahkan saja,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Disdik Kota Tanjungpinang, Saparilis menjelaskan arti jumlah siswa terbatas itu hanya diperbolehkan 50 persen dari jumlah siswa, aktivitas dalam sekolah harus sesuai prokes, sementara untuk durasi ditentukan satuan pendidikan.

“Sistemnya siswa tidak harus mengikuti PTM, masih ada pembelajaran jarak jauh atau daring, orang tua bisa memilih,” katanya.

Data jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang sudah divaksin sebanyak 2.938 orang atau 85 persen sedangkan sisanya masih tertunda dan menunggu jadwal. (*)

 

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul