Bintan-Pinang

Fathir Kawal Pembuatan Perda PSU dan Penanganan Banjir

Novaliandri Fathir

batampos.id– Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menjelaskan selama reses yang sudah berakhir sejak pekan lalu, paling banyak menerima aspirasi dari masyarakat tentang lampu jalan pada beberapa perumahan khususnya di Tanjungpinang Timur.

BACA JUGA: Fathir Jabat Wakil I DPRD Tanjungpinang, Oktavio Bintana Gantikan Ade Angga di DPRD

Saat ini peraturan daerah (Perda) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Tanjungpinang belum ada, sehingga pemerintah tidak bisa mengaspal jalan atau memasang penerang jalan umum (PJU) atau sarana prasarana lainnya. “Karena tidak ada Perda PSU sehingga tidak bisa membangun sarana prasarana untuk masyarakat, termasuk lapangan bola bahkan masjid,” kata Fathir, di Kantornya, Kamis (23/9).

Dijelaskan Fathir, pihaknya akan membuat perda PSU itu agar anggaran pemerintah bisa masuk ke perumahan-perumahan yang ditinggalkan developernya. Banyak perumahan yang sudah terjual tapi ditinggal oleh developernya sementara fasilitas umum (Fasum) belum selesai.

“Ini yang kami usahakan tahun depan, banyak kami temukan perumahan yang ditinggal begitu saja oleh developernya,” papar Fathir.

Tidak hanya itu, Mantan Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang itu menyampaikan keluhan dari konstituennya yang berada di Kilometer (Km) 13 yaitu tindak lanjut penanganan banjir yang terjadi pada awal 2021, karena hingga sekarang bahkan mendekati akhir tahun belum disentuh oleh Pemko Tanjungpinang untuk penangananya. “Kita khawatir, akhir tahun ini saat pasang tinggi dan intensitas hujan cukup tinggi akan terjadi banjir lagi,” terangnya.

Pihak pekerjaan umum, kata Fathir harus segera melakukan normalisasi saluran air di lokasi itu. Tidak sampai di situ saja, dinas terkait juga harus memikirkan master plan drainase Kota Tanjungpinang secara menyeluruh agar aliran air itu jelas mengalir dan tidak menimbulkan banjir.

“Dua poin ini yang paling banyak kami jumpai, yaitu masalah banjir dan Perda PSU,” ungkapnya. Menurutnya itu permasalahan yang sudah lama, tapi Perdanya tidak dibuat, karena dalam ketentuannya anggaran daerah tidak bisa disalurkan jika tidak ada Perda PSU.

Dengan Perda itu juga, pihak developer tidak perlu menyerahkan kepada pemerintah setempat karena otomatis akan jadi aset jika ditinggalkan pengelolanya. “Sampai sekarang belum ada upaya dari pemerintah, sehingga harus didorong dan dikawal dengan serius dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar bisa terealisasi,” paparnya. (*)

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul