Bintan-Pinang

Ombudsman dan DPRD Mediasi Masalah Banjir di Perumahan Jala Bestari, Tanjungpinang

Ombudsman Kepri besama Komisi III DPRD Tanjungpinang, saat mediasi persoalan banjir lumpur di Perumahan Jala Bestari, Rabu (22/9) kemarin. F. Peri Irawan

batampos.id– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri bersama Komisi III DPRD Tanjungpinang memediasi pihak Perumahan Jala Bestari RT 005 RW 001, Kelurahan Batu 9, Tanjungpinang Timur dengan pihak Pengelola Perumahan Pinang Mas terkait belum selesainya permasalahan banjir lumpur. Berdasarkan surat yang dikirimkan pihak RT dan RW ke Ombudsman banjir yang dikeluhkan itu sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.

BACA JUGA: Soal Polemik TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Tak Lagi Ikut Campur

Banjir itu diakibatkan sumber air lumpur dari Perumahan Pinang Mas yang terletak 150 meter dari lokasi terdampak, pembukaan hutan sekunder yang semula berfungsi sebagai daerah resapan air menjadi terganggu. Tidak hanya itu, saluran air di Perumahan Jala Bestari itu dinilai tidak memadai hanya berukuran 1×1 meter sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan.

Dalam mediasi itu juga diminta keterangan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Batu 9 dan pengelola perumahan yang lokasi terletak lebih tinggi dari perumahan terdampak.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari dalam sambutanya menyampaikan saat ini kita sudah punya solusi, tidak ada lagi perdebatan sudah ada rekomendasi yang dirumuskan. “Sekarang bagaimana warga Perumahan Jala Bestari tidak kebanjiran lagi,”kata Lagat, Rabu (22/9), kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto mengaku sudah sering mendengar keluhan warga saat hujan karena sering terjadi banjir, sudah menjadi musibah saat terjadi hujan. Saat mediasi itu akan diputuskan langsung penanganannya.

“Jangan hanya sepakat saat mediasi tapi tidak ada langkah nyata, endingnya tidak ada, kasihan warga yang terdampak,” ujarnya.

Bahkan, kata Agus pihaknya sudah menyampaikan kepada dinas terkait jika tidak ada tindak lanjut, diminta agar izinnya dicabut, jangan dibiarkan kondisi itu berlarut terlalu lama. “Saya tidak mau ada rapat-rapat atau RDP (Rapat Dengar Pendapat) lagi. Kasihan masyarakat jauh datang ke Kantor DPRD,” tegasnya.

Beberapa catatan yang disepakati bersama pihak pengelola Perumahan Pinang Mas yaitu dengan cara memecah aliran air, meminta dinas PUPR membuat DED saluran air di lokasi itu. OPD dan pihak pengembang diminta bekerjasama dalam mengatasi banjir di Perumahan Jala Bestari.

“Untuk solusi jangka pendek kita meminta agar dibuatkan parit agar air mengalir langsung ke laut, menutup drainase Perumahan Pinang Mas yang mengalir ke Perumahan Jala Bestari,” paparnya. (*)

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul