Ekonomi & Bisnis

BP Batam Bebaskan Biaya Tambat

 

batampos.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 20/2021 terkait Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, awal September lalu.
Perka terbaru ini terbit karena BP Batam ingin mengakomodir keinginan dari pengusaha di sektor kemaritiman di Batam. ”Ada perubahan tarif yang disesuaikan dan juga ada sedikit perubahan redaksional,” ucap Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, Senin (20/9).
Terbitnya Perka ini memang merupakan hasil dari pembahasan bersama antara BP Batam dan aliansi pengusaha di sektor maritim, berulang kali.

F. IMMANUEL SEBAYANG/BATAM POS SUASANA pelabuhan peti kemas di Batuampar, Sabtu (8/8) lalu. Kepala BP Batam merevisi peraturan terkait layanan jasa kepelabuhanan untuk mengakomodir aspirasi pengusaha maritim.

Dendi tidak menyebut secara detail tentang poin-poin penting, tapi dalam regulasi terbaru ini, memang tidak banyak mengalami perubahan dibanding Perka sebelumnya.

”Perka ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya. Apakah berarti keinginan aliansi diakomodir, maka dalam konteksnya, memang usulan mereka diterima sebagai masukan dari pelaku usaha,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Indonesia National Shipyard Association (INSA) Batam, Osman Hasyim menyambut baik terbitnya Perka terbaru tersebut. Adapun poin utama yang muncul dan sesuai harapan pengusaha maritim yakni pembebasan biaya tambat bagi kapal yang tambat di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

”Tentang tuntutan kami, semua yang disepakati BP Batam akan membantu pertumbuhan ekonomi Batam dan dunia maritim tumbuh lebih pesat. Sehingga menjadikan Batam punya daya tarik, dan daya saingnya juga meningkat,” kata Osman.

Menurut Osman, dengan terbitnya Perka tersebut, maka perlahan-lahan akan mengembalikan kejayaan sektor maritim di Batam.

”Ada lima hal yang bisa dipastikan dengan Perka tersebut, yakni rasa aman, nyaman, kepastian hukum, tarif bersaing, dan pelayanan prima,” jelasnya.

Saat ini, ada ratusan kapal asing yang menganggur dan harus kembali menjalani docking di Batam. Docking dilakukan tiap dua tahun sekali.

Tapi, karena sebelumnya, tarif tidak bersahabat, kapal-kapal tersebut lebih memilih tidak diparkir di wilayah Batam, melainkan mencari tempat lain yang lebih murah.

”Kami memberikan apresiasi kepada BP Batam, karena telah mendengar masukan dari kami,” tegasnya.

Jalin Hubungan Baik dengan KSOP Batam

Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berusaha menjalin hubungan yang baik dengan instansi lainnya, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam. Niat baik tersebut dimulai dari menghadiri peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2021, di pelataran parkir KSOP Khusus Batam beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Rivolindo, mengatakan, perayaan Harhubnas Tahun 2021 ini diwarnai dengan beberapa kegiatan. Yaitu, program padat karya yang melibatkan seluruh pegawai KSOP dan staf di lingkungan Pelabuhan Domestik Sekupang.

”Selain itu, kami juga menyerahkan 200 bingkisan Bantuan Covid-19 bagi para pegawai,” ujarnya. (*)

 

 

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO