Nasional

Jadi Pengacara Kubu Moeldoko, SBY Yakin Keadilan Tak Bisa Dibeli

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga dikenal sebagai lawyer handal Yusril Ihza Mahendra usai ‘melatih’ Jokowi untuk persiapan diebat capres perdana melawan Prabowo. Yusrli kini menjadi pengacara Demokrat kubu Moeldoko untuk melawan SBY. (dok JawaPos.com)

batampos.id – Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, uang bisa membeli banyak hal, namun tidak berarti bagi keadilan.

Hal ini dikatakan SBY, lantaran Yusril Ihza Mahendra telah ditunjuk menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

“Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” ujar SBY dikutip dari akun Twitter miliknya @SBYudhoyono, Senin (27/9).

Presiden RI ke-6 ini meyakini penegak hukum di Indonesia memiliki integritas kuat tidak bisa diintervensi oleh apapun. Sehingga para penegak hukum harus berjuang demi keadilan semua orang.

“Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan,” katanya.

Diketahui, Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Demokrat kubu Moeldoko untuk menguji keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Yusril, AD/ART parpol baru dinyatakan sah dan berlaku setelah disahkan Menkumham, maka termohon dalam perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat.

“Langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik,” kata Yusril.

“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?,” tambahnya.

Yusril menyebut, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai.

“Selain itu, PTUN juga tidak berwenang mengadili karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara,” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim