Nasional

Berita Siaran Pers Sanksi Etik Lili Siregar di Website KPK Dihapus

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. (Muhammad Ali/Jawa Pos)

batampos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi diduga menghapus berita siaran pers tentang sanksi berat yang dijatuhkan Dewan Pengawas terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sanksi tersebut diberikan kepada Lili karena terbukti berhubungan dengan pihak berperkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah.

Berita tersebut, awalnya diunggah di laman Dewas Jatuhkan Sanksi Berat untuk Wakil Ketua KPK pada 30 Agustus lalu. Namun, pada Selasa (28/9) siang sekitar pukul 11.50 WIB, berita tersebut tidak bisa diakses sama sekali. Sementara, berita-berita siaran pers lain bisa diakses dengan lancar.

Setelah ditelusuri, ternyata berita tersebut dihapus dan diganti judulnya menjadi Persidangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Tidak hanya itu, redaksional isi siaran pers juga diperhalus, dengan tidak menyebut nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Namun hanya diganti inisial LPS  serta terperiksa. Dikonfirmasi terkait hal ini, hingga berita ini diturunkan Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri belum merespon pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Untuk diketahui, dalam perkara etik, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean telah menyatakan, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani,” ujar Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis,” imbuhnya.

Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai
tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

“Terperiksa selaku pimpinan kpk seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (*)

Editor : Jamil
Reporter : JP Group