Covid-19

Pemerintah Beri Relaksasi Pajak, Pelaku Usaha Diminta Bantu Tangani Covid-19

Personel polisi memberikan imbauan kepada pemilik restoran dan tempat makan agar menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya, belum lama ini. Pelaku usaha juga diberi keringanan relaksasi pajak selama pandemi Covid-19. (Humas Polresta Barelang untuk Batam Pos)

batampos.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali memberikan relaksasi pajak. Selain pajak bagi masyarakat umum, relaksasi juga diberikan kepada pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor perhotelan dan restoran.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan di tengah pandemi saat ini, hampir semua sektor usaha terkena dampaknya. Karena itu, Pemko Batam akan terus berusaha bagaimana membantu agar kegiatan usaha tetap berjalan.

“Saat ini kita fokus bagaimana sektor usaha ini tetap jalan, jangan sampai tutup,” kata Rudi, menjelaskan alasan dibalik kebijakan tersebut.

Dengan relaksasi pajak ini, diharapkan dapat mengurangi beban para pelaku usaha dan juga masyarakat Kota Batam. Sehingga, kegiatan usaha dapat tetap berjalan meskipun belum optimal.

Rudi juga menegaskan, sampai saat ini Pemko Batam bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam, terus berupaya menangani Covid-19 di wilayah ini. Tujuannya, agar kasus melandai dan ekonomi Batam kembali melambung seperti beberapa waktu lalu.

Meski jumlah kasus terus menurun, namun Wali Kota mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena itu, penerapan protokol kesehatan (protkes) juga harus terus dijalankan. Seperti, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M). Termasuk, di tempat-tempat usaha yang kini kembali diberi kelonggaran untuk dibuka kembali.

“Gelombang kedua berhasil kita lewati, tapi jangan lengah karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” Rudi mengingatkan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan bahwa Pemko Batam saat ini telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Pereako) Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo, Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam.

“Kebijakan ini di keluarkan sebagai stimulus untuk masyarakat yang memiiliki piutang pajak kepada pemerintah untuk membayar kewajibannya,” kata Azmansyah.

Adapun, ketentuanya adalah diskon 50 persen untuk pokok piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai 2012, kemudian diskon 30 persen untuk pokok piutang PBB-P2 tahun 2013 sampai 2015 dan diskon 20 persen untuk pokok piutang PBB-P2 tahun 2016 sampai 2018.

Selain itu, Pemko Batam juga menghapus denda piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai 2020 dan mengundur jatuh tempo pembayaran sampai 30 November 2021 mendatang. Untuk cek tagihan, masyarakat dapat mengakses laman
https://esppt.batam.go.id

“Kebijakan ini berlaku mulai 1 September sampai 30 November 2021. Karena itu, mari bayar pajak untuk membangun Kota Batam,” jelasnya.

Untuk pembayarannya, dapat dilakukan melalui loket, ATM, M-Banking pada bank dan minimarket yang ditunjuk. Di antaranya, Bank Riau Kepri, BNI, Bank bjb, Bank BTN, BRI dan juga Indomaret.

Selain pemberian diskon untuk PBB-P2, Azmansyah juga mengatakan bahwa Pemko Batam membebaskan denda dan bunga Pajak Daerah Kota Batam, periode tahun 2015 sampai 2021.

Di antaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan (bersumber daya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri) dan pajak parkir. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September sampai 31 Desember 2021.

“Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS.309/HK/VIII/2021 tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda atau Bunga Pajak Daerah,” tutupnya. (*)

Reporter : Ratna Irtatik
Editor : Jamil