Politika

Pemerintah Usulkan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei, PDIP Keberatan

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komisi II DPR, Arif Wibowo mengaku tidak sependapat dengan usulan dari pemerintah yang ingin menggelar pemilu 2024 pada bulan Mei. (Dok Jawa Pos)

batampos.id – Pemerintah mengaku akan mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR agar penyelenggaran Pemilu 2024 digelar pada 15 Juni 2024 mendatang. Namun, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komisi II DPR, Arif Wibowo mengaku tidak sependapat dengan usulan dari pemerintah tersebut.

“Tentu pandangan Fraksi PDIP keberatan apabila pemungitan suara dilakukan tanggal 15 Mei 2024. Pemerintah harus menimbang ulang dan mengkaji secara mendalam usulan tersebut,” ujar Arif di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/9).

Arief menambahkan, pada bulan Mei 2024 mendatang tersebut bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan. Sehingga seharusnya di bulan mulia itu tidak perlu adanya kegiatan politik.

“Ada satu soal di mana kalau dilakukan pada 15 Mei kita melewati bulan Ramadan dan Lebaran, terutama bulan Ramadan itu bulan yang kita hormati,” katanya.

“Dan saya kira sangat tidak elok dan tidak etis dan bisa menimbulkan masalah tidak perlu terkait kebangsaan kita, apabila Ramadan sebagai bulan yang kita hormati menjadi bagian dari proses politik menuju pencoblosan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Arief menegaskan partai yang dikepalai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut tidak sependapat dengan usulan dari pemerintah ini. Sehingga meminta permerintah melakukan peninjauan ulang.

“Karena meminta menimbang ulang, tentu keberatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Mahfud setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

“Sehingga kemudian pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei 2024,” ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku pihaknya bakal memberikan usulan tanggal Pemilu 2024 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI dalam waktu dekat.

“Tanggal 15 Mei 2024 adalah tanggal yang paling dianggap rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Tidak bisa mundur lagi, soalnya tahapannya harus ditentukan,” katanya.

Mahfud mengatakan usulan dari pemerintah ini lantaran pihaknya telah melakukan simulasi berbagai kegiatan Pemilu 2024. Misalnya mempependek kegiatan Pemilu supaya efisiensi waktu dan biaya. Kemudian masa kampanye juga diperpendek, jarak antar pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama. (*)

Editor : Jamil
Reporter : JP Group