PEKERJA PT Pegatron menggelar unjukrasa di depan kantor perusahaan. (F-SPMI Batam untuk Batam Pos)

batampos.id – Unjuk rasa karyawan terjadi di PT Pegatron Technology Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo, Rabu (28/9). Karyawan protes dengan sejumlah kebijakan manajemen yang dianggap tidak berpihak kepada karyawan atau bertentangan dengan aturan Undang-Undang Ketenaga kerjaan yang ada.

Cuti hamil atau bersalin bagi pekerja wanita misalnya, ditiadakan. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, pekerja wanita yang sedang hamil diberhentikan sepihak. Informasi yang disampaikan karyawan sudah ada sekitar 20 pekerja yang dipaksa untuk resign karena hamil.

“Sudah terlalu banyak persoalan di dalam perusahaan ini. Manajemen membuat kebijakan semaunya dan merugikan karyawan semua, makanya karyawan unjuk rasa,” ujar Sekretaris DPC LEM SPSI Batam, M. Sarbani.

Poin lain yang juga menjadi ganjalan bagi pekerja adalah tenaga kerja asing (TKA), yang mana banyak sekali TKA asal China di dalam perusahaan yang menggantikan posisi kerja yang bisa dikerjakan pekerja lokal.

“Banyak yang tidak berkompeten TKA di dalam perusahaan dan posisinya bisa dikerjakan pekerja lokal. Ini juga jadi perhatian dan karyawan berharap agar TKA itu diberhentikan dan dikembalikan ke negara asalnya. Biarlah posisi-posisi yang bisa dikerjakan pekerja lokal dikerjakan oleh karyawan lokal,” ujar Heru, seorang pekerja.

Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat pekerja di sana juga sudah beberapa kali melakukan perundingan dengan pihak manajemen. Namun belum ada respons dari pihak perusahan.

“Sudah hampir satu tahun. Surat resmi perundingan sudah dilayangkan pertama hingga kedua, tapi tidak ada jawaban dari perusahaan,” kata Sarbani.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, saat dikonfirmasi menyesalkan perusahan belum juga mengakomodasi hak-hak karyawan. Padahal, selama ini, kata dia, banyak keluhan dari karyawan yang datang terkait hak-hak yang kurang dipenuhi oleh pihak perusahan.

“Satu setengah bulan lalu saya sudah bertemu manajemen. Dasarnya banyak keluhan dari pekerja terkait polemik di sana yang kami terima. Perusahan tidak boleh seperti ini melanggar aturan. Semua harus sesuai aturan ketenagakerjaan,” kata Rudi. (*)

Reporter: EUSEBIUS SARA
Editor: ANDRIANI SUSILAWATI