Nasional

SK Kampung Tua hingga Izin Prinsip Lengkap, Warga Kampung Tembesi Tower RDP Perjuangkan Legalitas

Pengacara Warga Kampung Tembesi Tower, Orik Ardiansyah kanan menyerahkan bukti-bukti dokumen Kampung Tembesi Tower kepada Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto pada RDP, Selasa (28 /9/ 2021) . (Istimewa)

batampos.id – Perjuangan warga Kampung Tembesi Tower, Kelurahan Tembesi menuntut legalitas pemukiman mereka yang sudah dihuni 20 tahun lebih, akhirnya bergulir di Komisi I DPRD Batam.

Lembaga representasi warga tersebut, menampung aspirasi warga dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait di ruang rapat Komisi I, Selasa (28/9/2021).

Suasana RDP di ruang Komisi I DPRD Batam, Selasa, (28/9/2021).(Istimewa)

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto dan anggota Komisi I lainnya. Sedangkan peserta RDP perwakilan warga, Orik Ardiansyah & Associate pengacara warga, Disniko S dan Mulyo Hadi perwakilan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kemudian Kasi Pemerintahan Kecamatan Sagulung Rasman Ayandi, Lurah Tembesi M Arfie, Kabid Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan Batam Wahyu Daryatin, Suranto Surbakti SH dari Direktorat Intelijen Polda Kepri, dan lainnya.

Ketua Komisi I, Budi Mardianto mempersilakan tokoh masyarakat Tembesi Tower, Agus Setyo Wahyudi menyampaikan persoalan.

Agus pun mengemukakan, perjuangan warga Kampung Tembesi Tower berawal dari 16 November 2001 lalu, warga melayangkan surat kepada Wali Kota Batam permohonan pelestarian dikukuhkan sebagai pemukiman penduduk.

“Surat tersebut dibuat dan ditandatangani serta distempel oleh perwakilan warga yakni Ali Siregar, H Nardi Handoyono, dan Suprayogi. Surat tersebut diketahui, ditandatangani, serta distempel oleh Camat Sungai Beduk (sebelum dimekarkan) Dasrul Azwir dan Lurah Batuaji (sebelum dimekarkan) Dan Jamri,” terang Agus.

Singkat cerita, Wali Kota Batam mengeluarkan surat keputusan nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam.

Dalam lampiran SK Wali Kota tersebut, daerah Tembesi ditetapkan 40 hektare perkampungan tua dengan catatan belum diukur.

Setelah ke luar SK perkampungan tua Tembesi tersebut, Otorita Batam (sekarang namanya menjadi BP Batam) mengeluarkan surat nomor B/70/KA/III/2005 tentang persetujuan prinsip terhadap Kampung Tua Tembesi tanggal 30 Maret 2005.

Seiring waktu, beber Agus, Ketua RW 16 Tembesi Tower, Panji S Lingga mengajukan surat nomor 27/SRTRW/VIII/2020 tentang
permohonan penerbitan legalitas. Surat ini, diterima BP Batam tanggal 24 Agustus 2020.

“Karena BP Batam tak menanggapi surat kami tentang permohonan penerbitan legalitas, kami memberikan tembusan pengaduan antara lain ke Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau,” singkat Agus.

Surat laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau, telah memberikan surat kepada Tim Kuasa Hukum Tembesi Tower nomor: B/0225/LM.2405/0165.2020/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal pemberitahuan kepada terlapor bahwa sudah diberikan LAHP kepada terlapor (BP Batam).

Warga Kampung Tembesi Tower membentangkan spanduk di lobby DPRD Batam.

Kuasa Hukum Kampung Tembesi Tower, Orik Ardiansyah, menyatakan, pokok dari LAHP Ombudsman tersebut, telah terjadi maladministrasi penundaan berlarut-larut dalam tindak permohonan penertiban legalitas lahan Kampung Tembesi Tower.

“Kita di RDP ini tidak masuk dalam ranah maladministrasi. Kalau itu ada dasar hukumnya, pengacara bisa menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kita tak bahas itu,” ujar Budi Mardianto memfokuskan topik permasalahan.

Giliran BP Batam diberi kesempatan menanggapi tuntutan warga, diakui Disniko S dan Mulyo Hadi perwakilan Badan Pengusahaan (BP) Batam, sudah turun ke Kampung Tembesi Tower.

Hasil turun ke lapangan, Niko dan Mul menemukan ada posyandu, masjid, musala, dan fasilitas publik lainnya. BP Batam mengalokasikan Tembesi Tower kepada dua perusahaan yaitu PT Vincent Property izin prinsipnya diterbitkan 14 April 2004. Kemudian, PT Tritunggal diberikan izin prinsip 24 September 2003.

Mendapatkan penjelasan tersebut, Orik Ardiansyah langsung menyela, kenapa ada warga sudah bermukim dialokasikan ke perusahaan. Apalagi, dalam SK Wali Kota Batam nomor: KPTS.105/HK/III/2004 Tembesi ditetapkan Kampung Tua seluar 40 hektare.

Mendapat pertanyaan tersebut, Niko menjelaskan bahwa Tembesi sebagian pemukiman warga dan sebagian dialokasikan untuk jasa.

Mendapat celah bahwa Tembesi sebagian pemukiman warga, M Fadhil anggota Komisi I, meminta kepada BP Batam agar Kampung Tembesi Tower dialokasikan ke warga.

“Dengan kerendahan hati, saya siap pasang badan mohon BP Batam memberikan legalitas bagi Kampung Tembesi Tower. Apalagi di sana ada aset negara, masjid mendapatkan dana hibah Rp50 juta, Posyandu, semenisasi jalan, dan lainnya. Tolonglah, toh Kampung Tembesi Tower dalam SK Wali Kota 105/2004 masuk dalam kampung tua,” ujar Fadhil, politisi PPP ini.

Safari Ramadhan, anggota Komisi I pun meluruskan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2020-2040 sudah disahkan. Kampung Tua Tembesi dari 40 hektare menciut menjadi 25,6 hektare.

Apa yang dikemukakan Safari Ramadhan tersebut, menjadi pertanyaan besar bagi Utusan Sarumaha, anggota Komisi I DPRD Batam.

“Mohon izin Ketua, saya minta RDP ini agar dilanjutkan pihak terkait lainnya seperti pihak perusahaan dan dinas terkait. Kalau Kampung Tembesi Tower tidak legal, kenapa uang negara dikucurkan ke sana,” tanya Utusan.

Meski begitu, Utusan yang merupakan politisi Hanura dapil Sagulung ini, meminta BP Batam mempermudah legalitas Kampung Tembesi Tower. Sebab, secara fakta warga sudah bermukim puluhan tahun, pernah masuk SK Wali Kota tentang Kampung Tua meskipun pada akhirnya luasan Kampung Tua tersebut diciutkan, dan sudah ada aset negara yang masuk di Kampung Tembesi Tower.

RDP tersebut ditutup Budi Mardianto dengan agenda akan dilanjutkan kembali. Budi juga menyarankan warga Kampung Tembesi Tower membentuk kelompok diskusi dengan melibatkan Komisi I DPRD Batam.

“Boleh Pak. Kami juga minta berita acara notulen RDP ini, serta dukungan atau rekomendasi tertulis dari lembaga DPRD Batam. Dari dasar itulah, kami mengundang Komisi I datang ke Kampung Tembesi Tower, berdiskusi dengan warga,” ujar Orik Ardiansyah. (*)

Reporter : Anwar Saleh 
Editor : Jamil