Nasional

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Serahkan 1.505 Surat ke Jokowi

Polemik Pemecatan Pegawai KPK

Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sekretariat Negara. Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi menerima surat-surat ini sejak pertama pembukaan pada 15 September 2021 (Kuswandi/JawaPos.com)

batampos.id – Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sekretariat Negara. Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi menerima surat-surat ini sejak pertama pembukaan pada 15 September 2021.

“Sebanyak 1.505 surat ini terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring dan 588 surat disampaikan melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Baik dengan datang langsung, maupun melalui jasa pengiriman,” kata perwakilan 57 pegawai KPK, Tri Artining Putri dalam keterangannya, Rabu (29/9).

Selain menyampaikan surat-surat dari masyarakat, perwakilan masyarakat ini juga menyampaikan Petisi change.org yang telah ditandatangani 70.503 orang. Wanita yang karib disapa Puput ini berujar, masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh Indonesia, selain dari Jakarta antara lain Bandung, Jogjakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi.

Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling.

Dia menuturkan, sebanyak enam orang perwakilan masyarakat yang mengantarkan surat dan petisi ke Presiden adalah Ketua BEM STHI Jentera, Renie Aryandani, Sekjen KASBI Sunarno, dua orang korban korupsi Bansos Eni Rohayati dan Donris Sianturi, dan dua orang akademisi dari Universitas Andalas, Charles Simabura dan Feri Amsari.

“Enam orang perwakilan masyarakat ini didampingi oleh Direktur LBH Jakarta Arief Maulana,” ucap Puput.

Menurut Puput, pesan untuk Presiden dalam surat-surat ini beragam. Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pesan lain adalah meminta perhatian Presiden Joko Widodo terhadap rakyat.

“Salah satunya adalah yang menyebut bahwa masa pandemi sudah sangat sulit untuk rakyat. ‘Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK,’ tulis seorang warga bernama Seva dalam sebuah surat,” ungkap Puput.

Dia menuturkan, antusiasme masyarakat dalam mendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi juga terus tumbuh. Hingga saat ini sudah ada dua daerah yang ikut mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, yakni Bandung dan Jawa Tengah.

“Berdirinya kantor darurat di berbagai daerah ini adalah simbol kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo. Pendirian kantor darurat ini adalah simbol bahwa gerakan antikorupsi akan terus ada meskipun KPK hancur lebur,” pungkas Puput. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim