Opini

Kolaborasi Sebagai Jalan Tengah Hadapi Larangan Pungutan Retribusi Labuh Jangkar

batampos.id – KEMETERIAN Perhubungan melalui Plt Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha pada 17 September 2021, menerbitkan surat Nomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tentang Penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah. Surat tersebut berisi tentang larangan bagi daerah melakukan pungutan atas retribusi labuh jangkar. Artinya, daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dilarang dan tidak dibolehkan memungut retribusi jasa labuh jangkar (laid up enchorage).

Kemenhub beralasan, pungutan retribusi daerah itu bersifat closed list, hanya boleh memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam undang-undang (UU). Hal itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (Tempo.CO, Selasa, 21/9/2021).

Saya tidak terkejut membaca berita tersebut. Menurut saya, ini bukan sekadar soal pembagian pendapatan pusat dan daerah. Ini juga bukan sekadar masalah aturan (regulasi) perundang-undangan yang terkadang tumpang tindih tanpa ada aturan pelaksana (PP) yang detil, jelas dan tegas.

Bagi daerah melakukan pungutan retribusi atas ruang laut, selain minyak dan gas bumi, adalah sah dan punya dasar kekuatan hukum. Sebagaimana tertera pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemprov dibenarkan memanfaatkan pengelolaan tata ruang laut 0-12 mil. Aturan ini diperkuat dengan dibolehkannya daerah memungut retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan, pasal 127 huruf h UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara Kemenhub berdasar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan serta UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memberi kewenangan kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan PNBP tertentu, termasuk kepelabuhanan.

Dengan kata lain, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya dasar hukum dan argumentasinya masing-masing untuk melakukan pungutan PNBP di satu sisi dan retribusi di sisi lain. Hampir dapat dipastikan, pemerintah pusat tidak akan mau mengalah menyerahkan begitu saja ke daerah.

Bagi Pemprov Kepri, larangan tersebut menjadi pukulan telak. Bisa membuat Gubernur Ansar Ahmad, tidak tidur nyenyak. Baru saja Direksi PT Pelabuhan Kepri direkrut, pil pahit pun menghadang di depan. Apalagi, rasanya baru saja Gubernur melaunching dimulainya pungutan retribusi labuh jangkar dengan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah dan swasta, pada 3 Maret lalu. Bahkan, ditargetkan Pemprov Kepri akan memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 200 miliar per tahun (Batam Pos, 4/3/2021.

Apa dan bagaimana Pemprov Kepri dalam menyikapi surat larangan tersebut, tulisan ini bermaksud memberi saran dan urun rembuk ketika berhadapan dengan Kemenhub di Jakarta. Bila tulisan ini dianggap berguna dan bermanfaat untuk mencari jalan keluar atau solusi yang berbahagia adalah masyarakat Kepri. Anadai pun tak direspon Gubernur, setidaknya masyarakat Kepri pernah tahu tentang gagasan tulisan ini.

Dalam menyikapi surat Kemenhub tentang larangan pungutan jasa labuh jangkar oleh daerah, Pemprov Kepri telah merespon dengan cara menyurati Kemenhub dan meminta fatwa Mahkamah Agung (MA). Tanpa bermaksud meragukan efektivitas langkah Pemprov Kepri, kecepatan respon tersebut patut diapresiasi.

Sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua perlunya penyatuan persepsi dan orientasi, kenapa pengelolaan labuh jangkar menjadi penting bagi Kepri. Labuh jangkar adalah titik awal dimulainya pengembangan potensi maritime Kepri. Banyak potensi industri maritime (marine industry) yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat.

Target kita bukan meraih pendapatan melalui jasa retribusi atau PNBP, tapi, berkembangnya industri maritim yang menggerakkan perekonomian dunia usaha, jauh lebih penting dan dibutuhkan di masa mendatang. Setidaknya, dua kegiatan industri maritim seperti kegiatan FSU (floating storage unit), S to S (ship to ship transfer), menjadi sasaran dan tujuan berkembangnya industr maritime secara lebih luas.

Ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya visi yang sama dalam pengembangan kawasan maritim, sudah seharusnya fungsi regulasi, sebagai pembuat kebijakan atau aturan lebih ditonjolkan ketimbang mengejar pendapatan. Singapura dan Malaysia tidak menjadikan PNBP atau retribusi sebagai target ekonomi dalam pengembagan kawasan kepelabuhanannya.

Dampak dari kebijakan atau regulasi itulah yang membuat kawasan perairan di Selat Malaka dinikmati oleh dua negara jiran tersebut. Ada 70.000 kapal atau hampir sekitar 200 kapal setiap hari kapal-kapal tanker berukuran besar atau raksasa (VLCC) dengan bobot mati di atas 100.000 dwt. mampir sebagian besar ke Singapore dan Sebagian lagi ke Johor Bahru, Malaysia.

Bagi Pemprov Kepri pendapatan retribusi jasa kepelabuhan dapat diperoleh dengan cara kolaborasi dengan pemerintah pusat, melalui satu pintu kebijakan, dalam hal ini, Kemenhub dan Pemprov Kepri dalam satu atap. Perundingan satu atap pengelolaan kepelabuhanan ini, sangat elegan dan sangat mungkin dilakukan bila Pemprov Kepri dengan Kemenhub. Caranya, mau duduk berembuk duduk dalam satu meja perundingan.

Tak perlulah kita saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab. Seolah-olah ini merupakan tanggungjawab Gubernur saja, atau DPRD yang tak memberi dukungan politik. Semua pihak, para stakeholders perlu diajak bicara agar pengembangan kawasan maritime ini tidak terkesan seolah-olah kemauan pemprov saja.

Bila Pemprov masih ngotot dalam menghadapi Kemenhub dengan argumentasi teks aturan, saya khawatir larangan pungutan labuh jangkar di perairan Kepri menjadi kado “pahit” hari jadi Provinsi Kepri, pada 24 September baru-baru ini. (*)

Oleh: SURYA MAKMUR NASUTION, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Periode 2014-2019