Nasional

Komnas HAM Minta Jokowi Jawab Rekomendasi

Perwakilan pegawai KPK melakukan aksi di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan gedung KPK C1 Kuningan kemairn. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)

batampos.id – Polemik 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak mereda meski ada ajakan untuk bergabung dengan Polri. Penolakan terhadap pemberhentian itu terus disuarakan. Di sisi lain, Komnas HAM tetap meminta jawaban Presiden Joko Widodo atas rekomendasi yang mereka sampaikan.

Komnas HAM menilai sikap presiden yang direpresentasikan melalui keterangan Kapolri tidak menggugurkan kewajiban menjawab rekomendasi tersebut. Presiden tetap harus menyampaikan sikap secara langsung. ”Penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan penjelasan dari presiden,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kemarin (29/9).

Sejauh ini, temuan dan rekomendasi Komnas HAM terkait dengan TWK KPK belum mendapat respons dari pemerintah. Untuk itu, Anam berharap ada penjelasan lebih lanjut dari presiden. ”Apakah (persetujuan permohonan Kapolri) merupakan bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM,” ungkapnya.

Jika memang bagian dari tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Komnas HAM, kata dia, publik juga berhak tahu temuan dan rekomendasi itu dilaksanakan seluruhnya atau hanya sebagian.

Sebagaimana diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak 56 pegawai tersebut bergabung dengan Polri. Mereka akan ditempatkan di Bareskrim, khususnya bidang tindak pidana korupsi (tipikor). Kapolri sudah mengirim surat permohonan kepada presiden. Menanggapi permohonan itu, Presiden Jokowi disebut setuju bila 56 pegawai KPK tersebut menjadi ASN di Korps Bhayangkara.

Lebih dari itu, Anam menekankan kembali bahwa Komnas HAM sudah menyatakan pelaksanaan TWK melanggar HAM. ”Salah satunya lahir karena proses (TWK) melanggar hukum, terselubung, dan ada yang ilegal,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Mereka mendesak Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya atas pemberhentian pegawai KPK. Kemudian, mendorong presiden melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM.

Mereka juga tetap menolak pemberhentian puluhan pegawai KPK itu. ”Mendesak Presiden Joko Widodo mengangkat 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara di KPK,” tegas Kurnia Ramadhana, perwakilan koalisi.

Peneliti di ICW itu menyebutkan, keterangan yang disampaikan Kapolri menunjukkan bahwa ada masalah dalam TWK sebagaimana temuan ORI dan Komnas HAM. ”TWK yang diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sah secara konstitusional, namun penyelenggaraannya dipenuhi dengan sejumlah persoalan. Di antaranya, maladministrasi berdasar temuan Ombudsman serta melanggar hak asasi manusia sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM,” beber dia.

Apalagi setelah Menko Polhukam menyampaikan bahwa dasar hukum yang dipakai untuk menjadikan 56 pegawai KPK itu sebagai ASN Polri adalah pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020. ”Aturan itu menyebutkan bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan PNS. Sedangkan pada waktu yang sama, pimpinan KPK mengatakan bahwa 56 pegawai tidak bisa diangkat menjadi ASN karena tidak lolos TWK,” jelas dia.

Menurut Kurnia, hal itu jelas menunjukkan adanya masalah dalam TWK. Sehingga, tidak heran bila Koalisi Masyarakat Antikorupsi juga meminta supaya presiden menegur dan mengevaluasi kinerja pimpinan KPK. ”Karena telah membuat gaduh serta meresahkan masyarakat atas tindakannya dalam penyelenggaraan TWK,” ujarnya.

Hingga kemarin, puluhan pegawai KPK yang namanya diseret-seret lewat keterangan Kapolri belum mendapat penjelasan lengkap. Mereka juga tetap berjuang untuk menyuarakan adanya persoalan dalam TWK. Bahkan, persoalan itu masih terjadi hingga detik-detik akhir sebelum masa kerja mereka habis sebagaimana tertulis dalam surat pemberhentian.

Kemarin salah seorang penyidik di KPK, Lakso Anindito, mendapat surat pemberhentian dari KPK. Surat itu dia terima bersamaan dengan pemberitahuan bahwa dirinya tidak lolos TWK. Lakso memang tidak ikut TWK bersama-sama dengan pegawai KPK lainnya. Sebab, ketika tes itu berlangsung, dia masih menempuh pendidikan di Swedia. Lakso kembali ke tanah air Juni. ”Tanggal 1 Juli saya sudah menghadap. Tapi, saya secara faktual di-nonjob-kan karena dianggap belum melaksanakan TWK,” imbuhnya.

Alih-alih segera mendapat kesempatan melaksanakan tes, Lakso baru diberi kesempatan TWK pekan lalu. ”Hari Senin tes tulisnya, hari Rabu itu tes wawancaranya,” kata dia. Tepat sepekan setelah tes wawancara, dia dipanggil ke Gedung Merah Putih dan diminta menandatangani surat pemberhentian.

Tidak seperti pegawai KPK lainnya, Lakso tidak mendapat surat yang menyebutkan bahwa dirinya tidak lolos TWK. Dia hanya mendapat surat pemberhentian. Artinya, KPK memberikan surat pemberhentian kepada Lakso tepat sehari sebelum pemberhentian itu berlaku hari ini (30/9).

Respons Istana

Pihak istana memberi lampu hijau atas permohonan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Joko Widodo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai ASN Polri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, pemerintah meminta Listyo mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku. Polri diminta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. ’’Sudah ditegaskan bahwa silakan Kapolri (merekrut eks pegawai KPK). Tapi, pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Itu tertera dalam surat,’’ jelas Pratikno di kompleks gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Secara teknis, Pratikno belum mengetahui secara detail mekanisme yang harus dilaksanakan. Termasuk yang berkaitan dengan keleluasaan Novel Baswedan dan kawan-kawan yang menolak permohonan dari Kapolri itu. Apakah eks pegawai KPK bisa memilih jadi ASN di Polri atau tidak, semuanya bergantung pada Kapolri sebagai pihak yang mengajukan usulan. ”Itu nanti ditangani Kapolri,’’ tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, hingga kemarin belum ada mekanisme maupun aturan teknis yang berkenaan dengan permohonan Kapolri kepada presiden. Untuk itu, pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan Polri dan Kemen PAN-RB.

Yang jelas, kata dia, prosesnya tidak bisa asal. Harus sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku. ”Tentu tidak mungkin melanggar undang-undang,” terang dia.

Bima mengakui, memang sudah ada pembicaraan awal mengenai usulan Kapolri tersebut. Namun, pertemuan lebih lanjut belum dilakukan. ”Sedang dicari waktunya,” imbuhnya.

Terpisah, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadan menegaskan, pegawai KPK yang tidak lulus TWK bisa menjadi ASN di Polri. Namun, statusnya bukan polisi atau anggota Polri. ”Seperti apa merekrutnya, ini mereka beda-beda posisinya. Lulusan sarjana, ada jabatan begini, level tinggi,” ujarnya.

Karena itu, semua akan dibicarakan dan didiskusikan terlebih dahulu di Kemen PAN-RB. Dia mengakui bahwa Polri kekurangan ASN. ”Yang pasti, ini proses harus koordinasi terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa,” jelasnya.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menjelaskan, pegawai KPK yang akan direkrut tersebut, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, merupakan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. ”Siapa penyelidik dan penyidik juga sudah jelas sesuai UU,” ujarnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim