Ekonomi & Bisnis

PHRI Meminta Relaksasi Kredit Diperpanjang

Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan agar sektor pariwisata kembali menggeliat, pemerintah perlu mengubah kebijakan. (Dok. Jawa Pos)

batampos.id – Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan agar sektor pariwisata kembali menggeliat, pemerintah perlu mengubah kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hariyadi mengatakan pihaknya tengah meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk UU tersebut. Hal itu demi memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha kembali.

“Kami meminta Perppu untuk moratorium UU 37/2004 soal kepailitan agar tidak gulung tikar,” jelas dia dalam diskusi daring Sektor Pariwisata Bersiap Bangkit, Prokes Covid-19 Tetap Diterapkan, Rabu (29/9).

BACA JUGA: PHRI Batam Berharap Target Vaksinasi Segera Tercapai

Selain itu, Hariyadi juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang POJK tentang relaksasi restrukturisasi kredit perbankan. Perpanjangan ini dilakukan guna meringankan kredit pelaku usaha pariwisata.

“Lalu perpanjangan POJK terkait restrukturisasi,” tuturnya.

Meski begitu, faktor terbesar agar pariwisata kembali pulih adalah level dari PPKM. Semakin levelnya turun, aktivitas secara perlahan dapat bergulir kembali.

“Demand itu tergantung level PPKM, ketika itu turun kita harapkan bisa cepat balik, kan masyarakat ada dendam pariwisata, itu yang animo besar,” pungkas Hariyadi. (*)

Reporter: JPG Group
Editor: Suprizal Tanjung