Properti

PUPR: Jangan Nabung Baru Beli Rumah, Beli Rumah Sambil Nabung

ILUSTRASI: Apartemen Bayerina di Harbour Bay, Batuampar, Batam, Minggu 31 Januari 2021. Kawasan ini terlihat bersih, hijau dan menjadi salah satu tempat wisata dan olahraga di Batam. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Memiliki rumah sendiri menjadi impian semua masyarakat. Apalagi, berdasarkan data Kementerian PUPR, masih terdapat 11 juta orang yang belum memiliki rumah. Sehingga, para milenial harus mulai mempertimbangkan untuk mulai berusaha memiliki rumah sendiri.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebut, saat ini adalah waktu yang tepat karena harga rumah naik setiap tahunnya. Sehingga, jika tabungan dirasa cukup untuk membeli rumah, sebaiknya disegerakan.

“Karena harga rumah terus meningkat sementara tabungan kalah cepat tabungannya. Jadi jangan pernah berfikir nabung terlebih dahulu baru membeli rumah, membeli rumah sambil menabung,” ujarnya dalam acara webinar, Rabu (29/9).

Herry mengungkapkan, pemerintah sendiri telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan agar rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya, melalui skema subsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di bawah Rp 8 juta.

Herry menyebut, program tersebut juga akan tersedia pada 2022 mendatang dengan target 200 ribu ditambah fasilitas BP Tapera. Apalagi, cara mengaksesnya pun semakin mudah hanya melalui online saja yaitu, melalui aplikasi Sikasep.

“Bisa dilakukan melalui aplikasi sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini semua milenial harapannya, seperti filosofi keong semua anaknya dikasih rumah,” tuturnya.

BACA JUGA: Kementerian PUPR Siapkan Infrastruktur Penunjang Calon Ibu Kota Negara

PUPR mencatat, hingga saat ini capaian FLPP juga didominasi milenial yaitu sebesar 74 persen di perkotaan dan di luar kota, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak dengan total 1.097.176 unit atau 78,16 persen dari realisasi nasional. Adapun ketiga provinsi terbanyak yaitu Jawa Barat (445 ribu unit), Banten (118 ribu unit), dan Jawa Timur (84 ribu).

Herry mengaku, wilayah Ibukota Jakarta tidak termasuk karena memang subsidi tersebut berorientasi ke rumah tapak. Selain itu, untuk rumah vertikal juga masih belum banyak. Sehingga, hal ini menjadi tantangan pemerintah dan pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.

“Nanti mungkin pada waktunya bagaimana kita menyelesaikan solusi di kota besar dan metropolitan,” ungkapnya. (*)

Reporter: JPG Group
Editor: Suprizal Tanjung