PERWAKILAN karyawan PT Pegatron Technology Indonesia menggelar pertemuan dengan manajemen perusahaan, terkait tuntutan karyawan. Foto: SPMI Batam untuk Batam Pos

batampos.id – Konflik antara karyawan dan manajemen PT Pegatron Technology Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo berangsur membaik. Kedua belah pihak mulai menemukan kesepakatan setelah mengikuti beberapa kali perundingan yang dimediasi oleh Dinas Ketenagakerjaankota Batam.

Poin-poin yang menjadi tuntutan karyawan satu per satu diakomodir. Hak dasar karyawan seperti potongan gaji, cuti melahirkan dan lain sebagainya akan dipenuhi oleh pihak manajemen sesuai dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan yang ada.

“Intinya semua tuntutan sudah disepakati. Kemarin ada perundingan lagi dan disaksikan oleh Kadisnaker. Ada surat kesepakatan yang ditandatangani Pak Kadisnaker sendiri. Surat kesepakatan ini akan kami daftarkan ke PHI supaya punya kekuatan hukum,” ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri, Saiful Badri, Kamis (30/9).

Terkait tuntutan tenaga kerja asing (TKA) yang menggantikan posisi tenaga kerja lokal, kedua belah pihak sepakat akan melakukan investigasi bersama dalam waktu sebulan ke depan. Jika memang ada TKA yang melanggar aturan dan perundang-undangan tenaga kerja yang ada, maka harus dikembalikan ke negara asalnya.

“Itu butuh investigasi jadi sudah ada kesepakatan. Bersama Disnaker kita akan investigasi. Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pekerja lokal tak boleh digantikan oleh TKA,” ujar Saiful.

Dengan adanya kesepakatan ini, kata Saiful, aksi unjuk rasa ataupun semacamnya sudah tak dilanjutkan lagi di lokasi perusahaan. Aktivitas perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, karyawan PT Pegatron Technology Indonesia berunjuk rasa, Rabu (28/9). Karyawan protes atas sejumlah kebijakan manajemen yang dianggap tidak berpihak kepada karyawan atau bertentangan dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan yang ada.

Cuti hamil atau bersalin bagi pekerja wanita ditiadakan. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, pekerja wanita yang sedang hamil diberhentikan sepihak. Informasi yang disampaikan karyawan sudah ada sekitar 20 pekerja yang dipaksa untuk mengundurkan diri karena hamil.

“Sudah terlalu banyak persoalan di dalam perusahaan ini. Manajemen membuat kebijakan semaunya dan merugikan karyawan semua, makanya karyawan unjuk rasa,” ujar Sekretaris DPC LEM SPSI Batam, M. Sarbani.

Poin lain yang juga menjadi ganjalan bagi pekerja adalah tenaga kerja asing (TKA), yang mana banyak sekali TKA asal China di dalam perusahaan menggantikan posisi kerja yang bisa dikerjakan pekerja lokal.

“Banyak yang tidak berkompeten TKA di dalam perusahaan dan posisinya bisa dikerjakan pekerja lokal. Ini juga jadi perhatian dan karyawan berharap agar TKA itu diberhentikan dan dikembalikan ke negara asalnya. Biarlah posisi-posisi yang bisa dikerjakan pekerja lokal dikerjakan oleh karyawan lokal,” ujar Heru, seorang pekerja. (*)

Reporter: Eusebius Sara
Editor: Andriani Susilawati