headline

Investor Minta Sewa Kawasan Industri Turun

Giliran HKI Desak BP Tunda Kenaikan UWTO

OK Simatupang. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Desakan untuk menunda kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar empat persen per tahun terus menguat. Setelah sebelumnya pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, kini desakan serupa datang dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri.

”Karena dampak pandemi ini luar biasa, jadi kenaikan UWTO per tahun sebesar 4 persen itu ditangguhkan dulu sampai kondisi normal. Ini merupakan bentuk relaksasi yang diharapkan pengusaha,” kata Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang, Kamis (30/9).

Menurut OK, kenaikan UWTO per tahunnya tersebut akan sangat memberatkan pengelola kawasan industri. Seperti yang tertera pada Peraturan Kepala (Perka) Nomor 1/2018 tentang Jenis Tarif dan Layanan pada wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Untuk tarif UWTO yang merupakan perpanjangan alokasi lahan selama 20 tahun, khusus kawasan industri, sama seperti tarif peruntukan lainnya, yakni perhitungannya berdasarkan wilayah. Misalnya, Kawasan Industri Batamindo yang berlokasi di Mukakuning.

Tarif UWTO industri di Mukakuning sebesar Rp 49.800 per meter. Tarif paling mahal di Seipanas sebesar Rp 109.500 per meter. Dan tarif paling murah di pulau lain sekitar Batam sebesar Rp 32.100 per meter.

”Katakan misalnya Rp 50 ribu per meter dikali dengan luas kawasan sebesar 50 hektare. Dengan kenaikan 4 persen per tahun, maka akan terasa berat,” jelasnya.

Kawasan industri di wilayah Batam Center. Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri minta relaksasi seperti penundaan kenaikan UWTO karena juga terdampak pandemi Covid-19. (Sapna Putri untuk Batam Pos)

Saat pandemi seperti saat ini, OK menuturkan, para investor yang menjadi tenant di kawasan industri malah meminta tidak ada kenaikan sewa. ”Mereka malah minta sewa direndahkan. Di luar dari itu, pemerintah sudah memberikan banyak relaksasi perpajakan di luar KPBPB. Di Batam memang sudah bebas pajak dari dulu, nah kita meminta ini kepada BP Batam. Ini merupakan solusi yang tepat untuk dunia usaha di Batam. Berat bayar UWTO kalau ada kenaikan 4 persen,” ungkapnya lagi.

Terkait hal itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, pihaknya sudah menampung masukan dari kalangan pengusaha, terkait penundaan kenaikan UWTO ini.

”Rekan-rekan pengusaha yang menyampaikan aspirasinya, kami akan segera sampaikan ini ke jajaran pimpinan BP Batam,” ucapnya.

Belanda Siap Berinvestasi

Sementara itu, kalangan pengusaha asal Belanda tertarik untuk berinvestasi di bidang energi terbarukan di Batam. Ketertarikan ini menjadi suatu hal yang rutin, mengingat di Batam sudah ada dua investor di bidang energi terbarukan, yakni Sunseap dari Singapura dan Toba Bara Energi.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengemukakan, kedutaan besar negeri kincir angin tersebut menyampaikan bahwa mereka tertarik berinvestasi di bidang energi terbarukan di Batam.

”Hal ini menjadi senyawa dengan Batam, dimana saat ini sedang tren investasi di bidang tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS),” kata Tuty, Kamis (30/9).

Tuty juga mengatakan, ketertarikan negara yang beribu kota di Amsterdam tersebut berasal dari pertemuan dalam Business Gathering yang digelar BP Batam, untuk memberikan informasi tentang peluang berinvestasi di Batam.

”Kita fokus untuk menginformasikan kepada audience yang datang dari berbagai kedutaan dan asosiasi untuk memberikan informasi yang terakhir tentang perkembangan di Batam,” katanya

”Harapannya, para kedutaan dan asosiasi yang datang pada hari ini dapat menangkap visi dan peluang yang ditawarkan BP Batam, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan mereka terutama dengan investor,” ujarnya lagi.

Untuk memberikan informasi perkembangan terkini di Batam, BP Batam melalui Kantor Perwakilan Jakarta menyelenggarakan Business Gathering dengan tema ”Batam Update 2021 (BKPM) Pengawasan OSS” di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (30/9/). (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG