PERWAKILAN karyawan PT Pegatron Technology Indonesia menggelar pertemuan dengan manajemen perusahaan terkait tuntutan karyawan atas hak-hak dasar pekerja. Foto: SPSI Batam untuk Batam Pos

batampos.id – Konflik yang terjadi antara karyawan dan manajemen di PT Pegatron Technology Indonesia telah menemui kesepakatan. Tuntutan karyawan atas hak-hak dasar mereka telah disepakati. Karyawan berharap agar manajemen segera memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut.

Potongan gaji yang terjadi sejak tahun 2020 diharapkan segera dibayarkan. Begitu juga dengan komplain tenaga kerja asing (TKA) yang menggantikan posisi pekerja lokal segera diperhatikan.

Untuk memperkuat kesepakatan tersebut, karyawan dan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri melaporkan hasil keputusan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Batam.

Ini bertujuan agar hasil perundingan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti memiliki kekuatan hukum.

“Agar semua pihak yang terlibat di dalamnya menghormati hasil kesepakatan itu,” ujar Ketua SPSI Kepri, Saiful Badri.

Hasil kesepakatan yang dilaporkan ke PHI ini umumnya mengakomodir tuntutan karyawan seperti pembayaran potongan gaji yang terjadi sejak tahun 2020 lalu, pemberlakuan cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja wanita hingga mengembalikan posisi kerja TKA yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. “Untuk poin TKA, dalam sebulan ini kita akan investigasi secara bersama dengan Disnaker. Kalau memang ada temuan TKA yang menyalahi aturan tentu harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Saiful.

Seperti diberitakan sebelumnya, karyawan PT Pegatron Technology Indonesia menggelar unjuk rasa, Rabu (28/9). Karyawan protes atas sejumlah kebijakan manajemen yang dianggap tidak berpihak kepada karyawan atau bertentangan dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan yang ada.

Cuti hamil atau bersalin bagi pekerja wanita ditiadakan. Bahkan, yang lebih menyakitkan lagi, pekerja wanita yang sedang hamil diberhentikan sepihak. Informasi yang disampaikan karyawan sudah ada sekitar 20 pekerja yang dipaksa untuk mengundurkan diri karena hamil.

“Sudah terlalu banyak persoalan di dalam perusahaan ini. Manajemen membuat kebijakan semaunya dan merugikan karyawan semua, makanya karyawan unjuk rasa,” ujar Sekretaris DPC LEM SPSI Batam, M. Sarbani.

Poin lain yang juga menjadi ganjalan bagi pekerja adalah tenaga kerja asing (TKA). Banyak sekali TKA asal China di dalam perusahaan yang menggantikan posisi kerja yang bisa dikerjakan pekerja lokal.

“Banyak yang tidak berkompeten TKA di dalam perusahaan dan posisinya bisa dikerjakan pekerja lokal. Ini juga jadi perhatian dan karyawan berharap agar TKA itu diberhentikan dan dikembalikan ke negara asalnya. Biarlah posisi-posisi yang bisa dikerjakan pekerja lokal dikerjakan oleh karyawan lokal,” ujar Heru, seorang pekerja. (*)

Reporter: Eusebius Sara
Editor: Andriani Susilawati