Politika

Yusril Minta Mahfud MD Jangan Banyak Komentar Terkait Soal Polemik Demokrat

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah sebaiknya netral dan tidak memihak ke pada kubu tertentu. Termasuk juga menyerahkan sepenuhnya kepada MA terkait keputusan yang akan dikeluarkannya nanti. (dok JawaPos.com)

batampos.id – Menko PolhukamMahfud MD gugatan yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko akan sia-sia. Sebab jika gugatan mengenai AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA) diterima, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap menjadi ketua umum.

Menanggapi hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ucapan Mahfud itu harus dilihat dari sudut mana dia berada. Kalau beliau seorang politikus yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yang sedang berkuasa, ucapan Mahfud mungkin ada benarnya. Karena itu, beliau menganggap uji formil dan materi ke MA itu tidak ada gunanya.

“Namun jika beliau berpikir sebagai seorang negarawan, tentu akan beda pandangannya. UUD 1945 maupun UU secara normatif memerintahkan agar kita membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis,” ujar Yusril kepada wartawan, Kamis (30/9).

Menurut Yusril, partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai-partai sendiri monolitik, oligarkis dan nepotis.

Saat ini banyak keputusan-keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elite tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu. Sehingga jika gugatan AD/ART Partai Demokrat ini dikabulkan MA. Maka di masa depan tidak akan ada lagi partai yang sesuka hatinya meligitimasi kemauan tokoh-tokohnya melalui AD/ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 1945.

“Kalau dilihat dari perspektif ini, gugatan ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, di mana posisi Pak Mahfud: politisi atau negarawan?,” katanya.

Yusril mengatakan, dirinya melihat stetmen Mahfud MD tampak belum membaca dengan seksama permohonan uji formil dan materil AD/ART Partai Demokrat ke MA itu, sehingga komentarnya seperti di luar konteks.

“Karena corcern beliau fokus pada upaya untuk menjatuhkan AHY. Sebagai advokat, saya tidak berurusan dengan hal itu. Bahwa ada para politisi yang akan memanfaatkan putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyarankan ke Mahfud MD yang merupakan sebagai penyelenggara negara tidak perlu berkomentar terlalu jauh mengenai gugatan yang ia ajukan ke MA.

“Dibalik semua itu, sebaiknya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh MA,” tegasnya.

Yusril menegaskan, pemerintah sebaiknya netral dan tidak memihak ke pada kubu tertentu. Termasuk juga menyerahkan sepenuhnya kepada MA terkait keputusan yang akan dikeluarkannya nanti.

“Pemerintah sebaiknya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada MA. Apapun putusan MA nanti, semua pihak termasuk pemerintah, wajib menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan gugatan yang dilakukan Kubu Moeldoko melalui advokat Yusril Ihza Mahendra atas AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke MA tidak ada gunanya.

Menurut Mahfud, kubu Moeldoko tidak bisa menjatuhkan kepengurusan AHY misalnya saja gugatannya yang dilayangkannya tersebut dikabulkan oleh MA.

Mahfud menegaskan, keputusan MA tersebut hanya berlaku untuk pengurus Partai Demokrat yang akan datang. Sehingga bukan untuk yang saat ini.

“Artinya yang sudah terpilih kemarin itu tetap berlaku, tinggal paling isinya harap perbaiki AD/ART-nya. Ndak akan membatalkan pengurus malah semakin kuat, ndak bakal menang. Enggak akan mengubah susunan pengurus sekarang putusan MA itu ya menolak atau mengabulkan,” bebernya.

Jika dikabulkan kata Mahfud pun tidak ada gunannya, sebab pihak pengurus sekarang tetap AHY. Sehingga AHY tetap memimpin Partai Demokrat. Sementara itu Mahfud menilai seharusnya Yusril menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD/ART, termasuk kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim