Nasional

BPNT Bisa Diganti Tunai

Penyaluran Maksimal Minggu Kedua Oktober

Warga menerima BPNT untuk jatah Juli lalu. Untuk jatah bulan ini, belum ada kepastian kapan pendistribusiannya. (Dok. Jawa Pos)

batampos.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat. Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta bekerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu. ”Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali,” ujar Risma dalam keterangan resmi kemarin (2/10).

Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos. Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. ”Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang,” tegasnya.

Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. ”Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan,” katanya.

Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan wali kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada minggu kedua Oktober 2021.

Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. ”Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak,” jelas Risma yang juga menjabat ketua DPP PDI Perjuangan.

Ketua Himbara Sunarso menyatakan, sampai akhir Juli 2021, empat bank pelat merah telah menyalurkan sembako, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) kepada lebih dari 24,9 juta penerima bantuan maupun UMKM dengan nilai total Rp 37,8 triliun. Perinciannya, program sembako Rp 15,2 triliun kepada 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM); PKH Rp 17,2 triliun untuk 10,4 juta penerima; dan BPUM Rp 11,6 triliun bagi 9,6 juta pelaku UMKM.

Khusus Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan program sembako Rp 3,1 triliun kepada 5,5 juta penerima. Lalu, PKH Rp 6,2 triliun kepada 3,8 juta KPM dan BPUM Rp 11,62 triliun untuk 7,5 juta pelaku UMKM.

”Kami berusaha membantu masyarakat dan UMKM untuk bertahan di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Ini dilakukan dengan sinergi kerja sama seluruh pihak,” ujar direktur utama BRI tersebut.

Sunarso juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat penerima manfaat agar dapat segera mencairkan bansos selambatnya 90 hari setelah dana masuk. ”Kami juga sebaik mungkin memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pencairannya,” tandasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim