Politika

Partai Buruh Dibangkitkan Kembali

PRESIDEN KSPI Said Iqbal menemui masa aksi menentang ombibus law, usai menemui Mahkamah Konstitusi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). (F. SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

batampos.id – Partai Buruh dibangkitkan lagi oleh sejumlah konfederasi dan aliansi pekerja/buruh di Indonesia. Tidak diakomodasinya suara-suara buruh dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu alasan utama.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, Partai Buruh yang baru ini dibangkitkan empat konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, serta serikat petani dan nelayan terbesar di Indonesia. Yakni, SPI; Forum Pendidik, Tenaga Honorer, dan Swasta Indonesia (FPTHSI); dan beberapa organisasi gerakan sosial lainnya.

Saat ini, kata dia, Partai Buruh sudah memiliki kepengurusan di tingkat nasional, 100 persen tingkat provinsi, 80 persen tingkat kabupaten/kota, dan 35 persen tingkat kecamatan. Selain itu, setidaknya 1.000 orang menjadi anggota Partai Buruh di 403 kabupaten/kota. ”Partai Buruh yang lama dibangkitkan kembali dan Partai Buruh yang baru ini siap mengikuti Pemilu 2024,” tegasnya kemarin (2/10).

Dia membeberkan alasan pendirian Partai Buruh. Menurut dia, selama ini suara-suara pekerja/buruh tidak dianggap di parlemen. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dianggap merugikan kalangan buruh. Jadi, nanti partai itu berfokus pada nasib buruh.

Selain itu, menurut dia, buruh harus diberi kesempatan yang sama di parlemen. Misalnya, di luar negeri, Partai Buruh begitu aktif. Hanya di Indonesia yang lama mati suri. ”Sehingga suara buruh di parlemen diabaikan parpol yang ada. Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah kekalahan besar dan telak kaum buruh, petani, dan aktivis gerakan sosial secara politis,” paparnya.

Pertimbangan lain, lanjut dia, semua kebijakan terkait dengan kesejahteraan pasti diputuskan secara politis. Karena itu, dirasa perlu adanya partai yang secara politis bisa mewakili para buruh, petani, dan konstituen di parlemen. Rencananya, kongres pertama bangkitnya kembali Partai Buruh diadakan pada 4–5 Oktober di Jakarta.

Partai Buruh sebelumnya dibentuk pada 28 Agustus 1998. Partai itu juga pernah mengikuti pemilihan umum (pemilu) pada 1999, 2004, dan 2009. Pada Pemilu 1999, partai buruh menggunakan nama Partai Buruh Nasional. Lalu, pada Pemilu 2004, partai itu bernama Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Pada Pemilu 2009, namanya Partai Buruh.

Sementara itu, pengamat menilai munculnya Partai Buruh menjelang Pemilu 2024 ini bukan hal yang benar-benar baru. Dulu Partai Buruh juga pernah beberapa kali ikut pemilu. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, mungkin saja Partai Buruh bisa kembali berpartisipasi pada pemilu mendatang setelah pernah masuk dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009.

Pada 2019, meski tidak tampil sendiri, Partai Buruh sebenarnya ikut dalam kontestasi pilpres melalui jalur afiliasi dengan Partai Gerindra. Karena saat ini Gerindra merupakan bagian dari koalisi pemerintah yang turut meloloskan UU Cipta Kerja, Partai Buruh pun mengambil inisiatif maju sebagai partai sendiri. ”Mungkin karena salah satu kekecewaan itulah, tokoh-tokoh buruh membangun kekuatan untuk kembali menghidupkan Partai Buruh,” ungkap Ujang kepada Jawa Pos kemarin.

Terkait dengan kans keikutsertaan, Ujang menuturkan bahwa semua bergantung pada kerja keras dan pentolan buruh di seluruh Indonesia. Mereka harus bisa bersatu agar dapat menghimpun kekuatan yang cukup besar untuk maju ke Pemilu 2024. ”Namun, jika tidak bisa bersatu dan banyak yang berpihak atau berafiliasi dengan partai-partai lain, sulit bisa diperhitungkan,” tandasnya. (*)

Reporter: JP GROUP
Editor: GALIH ADI SAPUTRO