Nasional

Andika dan Yudo Diunggulkan Gantikan Hadi Tjahjanto

DPR Tunggu Nama Terpilih Sampai Reses Selesai

Warga menaiki kendaraan tempur saat HUT ke-74 TNI di di Lanud Halim Perdanakusuma,Jakarta, Sabtu (3/10). HUT ke-74 TNI mengusung tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

batampos.id – Sepanjang pandemi Covid-19, TNI menjadi salah satu institusi yang memiliki peranan penting. Tidak jarang mereka berada di garda depan untuk membantu pemerintah. Hari ini, Selasa (5/10), TNI genap berusia 76 tahun. Di samping berbagai pencapaian yang mereka torehkan selama pagebluk terjadi, pergantian panglima TNI mulai mendapat perhatian banyak pihak. Sebab, kiprah TNI ke depan akan bergantung pada pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Bulan depan, pria yang pernah bertugas sebagai kepala Dinas Penerangan TNI AU itu akan memasuki masa purna tugas. Sehingga Presiden Joko Widodo harus menunjuk pengganti Hadi. Tepat sehari menjelang HUT TNI, Setara Institute merilis hasil survei berkenaan dengan opsi pengganti orang nomor satu di tubuh TNI itu. Berdasar undang-undang (UU) TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono; dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, memiliki peluang setara.

Namun demikian, bila merujuk rotasi antar-matra yang biasa dilakukan untuk memilih panglima TNI, kesempatan Fadjar lebih kecil dibandingkan dengan Andika dan Yudo. Sebab, Hadi sebagai panglima TNI saat ini juga berasal dari TNI AU. Dalam paparan hasil survei yang telah dilaksanakan, peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie, menyatakan bahwa ada lima dimensi yang diukur.

”Kapabilitas, integritas, responsivitas, akseptabilitas, dan kontinuitas,” terang dia. Survei tersebut dilakukan dengan menanyai seratus ahli di bidang pertahanan, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM).

Hasilnya, Ikhsan menyatakan, para ahli menilai bahwa Andika unggul di empat dimensi dari lima dimensi yang menjadi ukuran. ”Yaitu integritas, akseptabilitas, kapabilitas, dan responsibilitas,” ungkap dia. Khusus dimensi kontinuitas, para ahli lebih mengunggulkan Yudo ketimbang Andika dan Fadjar. Namun demikian, keunggulan tersebut bukan tanpa cela. Sebab, ada beberapa catatan yang juga dinilai oleh para ahli. Selain itu, skor masing-masing calon juga tidak terpaut jauh. ”Bedanya tipis,” ujarnya.

Di antara perbedaan pada survei itu, Ikhsan menyatakan bahwa para ahli sepakat lima dimensi yang menjadi ukuran penting bagi panglima TNI ke depan. Utamanya dimensi integritas. Menurut para ahli, sebagai pucuk pimpinan institusi militer tanah air, panglima TNI harus berintegritas. Selain itu, melalui survei tersebut Setara Institute juga merekomendasikan supaya panglima TNI pengganti Hadi meneruskan reformasi TNI. Menurut para ahli yang menjadi responden dari survei itu, agenda reformasi TNI harus terus didorong.

Terpisah, pemerhati isu-isu militer Khairul Fahmi menyatakan bahwa masing-masing kepala staf punya kapasitas kepemimpinan dan kecakapan dasar yang memadai untuk menjadi panglima TNI. Menurut dia, kemampuan KSAD, KSAL, maupun KSAU kurang lebih sama. ”Masing-masing kandidat juga punya keunggulan kompetitif,” kata dia kepada Jawa Pos (grup Batam Pos).

Namun demikian, bila dilihat dari kacamata kebutuhan secara politik, dia menilai bahwa saat ini presiden butuh panglima TNI dengan loyalitas total. Tanpa kepentingan apapun di luar agenda pemerintah. ”Terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik dan pemerintahan,” imbuhnya. Dari sana, Fahmi menilai, Yudo lebih cocok menjadi pengganti Hadi ketimbang calon lainnya. Sebab, dia melihat tidak ada penghalang apapun dalam relasi antara Presiden Jokowi dengan Yudo.

Hanya saja, sambung Fahmi, kondisi itu juga menunjukkan bahwa Yudo tidak dibekali dukungan kuat dibelakangnya. Di sisi lain, dukungan terhadap Andika cukup kuat. Bahkan tidak sedikit yang sudah menyatakan dukungan tersebut secara terbuka. Baik yang berasal dari tokoh masyarakat maupun politisi. ”Kita hanya bisa berharap, presiden maupun DPR tidak terjebak pada bangunan citra dan reputasi yang disodor-sodorkan,” imbuhnya.

Sebab, menurut Fahmi, memilih panglima TNI harus berpatokan pada realitas dan objektivitas. Lebih lanjut dia, menyampaikan bahwa Yudo punya kekurangan pada dua poin. Pertama, kurang agresif membangun komunikasi politik. Kedua, kurang intens membangun reputasi dan komunikasi publik. ”Sehingga sulit bagi publik untuk menilai, terutama hal-hal yang menyangkut aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas dan responsivitas seperti disebut oleh Setara (Institute),” jelasnya.

Di sisi lain, Fahmi menyatakan, Yudo sedikit lebih unggul pada beberapa poin. Termasuk di antaranya usia. ”Seperti sering saya katakan, masa jabatan yang terlalu singkat akan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pengelolaan organisasi,” jelasnya. Dibanding Andika, Yudo memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengemban tugas sebagai panglima TNI. Selain itu, Yudo juga diunggulkan lantaran saat ini Indonesia perlu membangun kekuatan pertahanan laut yang memadai dan interoperabilitas antar-matra.

Di luar posisinya sebagai orang nomor satu di TNI AL, Sebagai mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Fahmi menilai bahwa Yudo sudah teruji mampu memimpin pasukan yang bertugas di tiga matra berbeda. ”Yudo Margono dengan pengalamannya sebagai KSAL dan Pangkogabwilhan saya kira dapat memperkuat upaya itu jika menjabat panglima TNI,” imbuhnya.

Sementara itu, DPR menilai masih ada cukup waktu terkait pemilihan nama Panglima TNI yang baru. Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus, menerangkan bahwa dari aspek waktu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto baru akan resmi pensiun pada 1 Desember 2021. ”Secara de facto, dia pensiun 9 November, secara resmi itu 1 Desember. Jadi ada waktu yang panjang,” jelas Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan kemarin.

DPR akan menjalani masa reses mulai 7 Oktober hingga 8 November mendatang. Meski demikian, Lodewijk berharap setidaknya pada 9 November nanti sudah ada satu nama yang terpilih. Bahkan, Lodewijk menyampaikan jika bisa sebelum 9 November sudah ada panglima TNI baru. Tetapi jika belum, pemerintah dan DPR akan memanfaatkan waktu setelah reses sampai 1 Desember 2021 untuk mengejar target terpilihnya panglima TNI baru.

”Ada waktu kita untuk membahas masalah itu, fit and proper test, pelantikan, saya pikir tidak begitu masalah,” lanjut dia. (*)

Reporter: JP GROUP
Editor: MOHAMMAD TAHANG